Breaking News:

Dianggap Jarang Muncul, Ma'ruf Amin Ungkap Pembagian Kerja Wapres Jokowi: Tak Ada 2 Matahari

Sosok Ma'ruf Amin selama ini dinilai jarang tampil di depan publik, dan ia kerap memilih diam untuk isu yang tengah menjadi sorotan.

Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Siti Nawiroh
Instagram @jokowi
Jokowi - KH Maruf Amin 

"Saya belum tahu karena Pak Jokowi yang tahu. Itu hak prerogatif beliau. Kinerja menteri memang belum ada evaluasi, kalau ada hal penting baru diajak bicara, tentu saya memberikan saran. Tetapi soal reshuffle itu hak prerogatifnya," beber Ma'ruf.

Baca juga: Yuk Daftar Beasiswa S1-S2 di Melbourne Australia Senila Rp 103 Juta, Segera Cek Syaratnya di Sini

Menteri yang Lambat Ditegur Presiden

Wakil Presiden KH Maruf Amin ikut menanggapi soal isu reshuffle kabinet yang berembus belakangan ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya selaku wapres.

Hal itu ditengarai lantaran Presiden Jokowi marah kepada sejumlah menteri saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu.

Tribun Network melakukan wawancara khusus dengan Wapres KH Maruf Amin
Tribun Network melakukan wawancara khusus dengan Wapres KH Maruf Amin (TRIBUNNEWS.COM/IRWAN RISMAWAN)

Ketika publik menilai ada reshuffle, Ma'ruf justru bicara lain.

"Kalau saya melihatnya, itu adalah teguran kepada para menteri. Saya belum melihat adanya reshuffle, belum muncul rencana itu. Teguran kepada menteri yang lambat," kata Ma'ruf dalam wawancara bersama Tribun-Network, Kamis (9/7/2020).

Maruf memahami selama pandemi Covid-19, perekonomian di Indonesia sempat terhenti, sebelum akhirnya kembali dibuka dengan protokol kesehatan. Belanja pemerintahan pun, dikatakan Ma'ruf, harus segera dilakukan.

"Untuk menyerap itu harus ada kreativitas. Harus ada keberanian, harus ada inovasi. Biar bisa cepat, tapi tetap akuntabel, supaya jangan jadi masalah di kemudian hari," katanya.

Jika belanja pemerintah lambat, Maruf menilai ekonomi negara tak akan terdorong.

wawancara khusus dengan wapres
Tribun Network berkesempatan melakukan wawancara khusus dengan Wapres KH Maruf Amin, Kamis (9/7/2020).

"Karena itu Presiden meminta segera itu penyerapan dilakukan. Maka itu Presiden mengumpulkan, terutama yang anggarannya besar supaya cepat melakukan penyerapan," ungkapnya.

Dalam beberapa pertemuan pun, Maruf menyebut pemerintah sudah sering mengatakan seperti halnya soal regulasi yang harus dilonggarkan, tidak dibuat menghambat.

"Kalau ada kekhawatiran, boleh didampingi lembaga pengawasan, karena yang penting jalan. Prosedur-prosedur yang ruwet-ruwet itu dihilangkan, disederhanakan, supaya ini bisa berjalan."

"Harus ada kemampuan untuk melakukan strategi dan inovasi dari masing-masing lembaga atau kementerian untuk bisa menyerap itu. Jangan misalnya menunggu, karena ini kan darurat. Jadi tidak menggunakan birokrasi yang normal," kata wapres. (*)

simak videonya:

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved