Breaking News:

Demo Tolak UU Cipta Kerja

Demo Tolak UU Cipta Kerja Kembali Digelar Hari Ini, Ribuan Buruh Bakal Datangi Istana Negara

Aksi demo tolak UU Cipta Kerja kembali digelar hari ini. Ribuan buruh kembali turun ke jalan datangi Istana Negara, Kamis (22/10/2020).

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Massa aksi tampak hendak menerobos kawat berduri yang dipasang polisi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Aksi demo tolak UU Cipta Kerja kembali digelar hari ini.

Ribuan pekerja bakal melaksanakan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis (22/10/2020).

Dikutip dari Tribunnews.com, satu diantara organisasi pekerja yang menggelar demo tolak UU Cipta Kerja yakni Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Aksi demo bakal dilakukan di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 – 8 Oktober 2020, dengan tuntutan “Permintaan Agar Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Pembatalan UU Cipta Kerja ”.

Jadwalnya mereka akan melakukan aksi pada pukul 10.00 hingga 16.00 berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wisaha.

Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi menyampaikan kenapa mereka melakukan aksi unjuk rasa susulan.

"Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat," tulis Arif dalam rilisnya, Kamis.

Ia Menambahkan, prosedur pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, padahal prosedur, dalam teori hukum adalah jantungnya hukum.

"UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini," jelasnya.

Arif meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi para pembantu Presiden baik Menteri maupun Birokrat atas prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan semangat musywarah untuk mufakat sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved