Breaking News:

6 Cara Konstitusional yang Dapat Dilakukan Masyarakat Apabila UU Omnibus Law Berlaku

Menurut anggota Komisi I DRD DKI Jakarta ini masyarakat atau rakyat Indonesia memiliki 6 piliihan cara yang konstitusional

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Niat awal Presiden Joko Widodo membentuk undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law yang kemudian bernama Cipta Kerja adalah baik.

Menarik investasi sebanyak banyaknya ke dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sekaligus menyederhanakan proses perijinan untuk segala bidang.

Akan tetapi, dalam perjalanannnya, UU Cipta Kerja tersebut dibuat tergesa gesa, hanya 8 bulan 14 hari, serta melibatkan beberapa orang pengusaha dan pejabat negara.

Tata cara pembuatannya tidak transparan juga menyalahi prosedur pembuatan UU. Proses pembahasannya juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dan tidak melalui kajian akademis.

UU tersebut akhirnya memunculkan kekhawatiran dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Muncul penolakan-penolakan terutama dari kalangan mahasiswa, buruh dan kalangan pemuka agama serta cendekiawan diberbagai daerah di seluruh Indonesia.

Bila Presiden tidak mencabut atau tidak megeluarkan Perpu sebagai pengganti UU Cipta Kerja, maka seluruh rakyat mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan mengkritisi penerapannya, sehingga tidak merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan publik yang juga Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dan Sekretaris Komisi I Dewan Riset Daerah Provinsi DKI (DRD DKI) Jakarta, Eman Sulaeman Nasim, ketika membacakan kesimpulan Webinar yang bertema “Antisipasi Penandatanganan UU Cipta Kerja: Alternatif SOLUSI”. Webinar diselenggarakan oleh Forum Perguruan Tinggi seluruh Indonesia (FAPI), di Jakarta kemarin.

Webinar yang diikuti hampir 150 peserta alumni berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, dibuka oleh Ketua Umum FAPI 2018 – 2023 yang juga alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Ahmad Syarbini alias Abi.

Menghadirkan Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang juga anggota Komisi I DRD DKI Jakarta Heru Susetyo, dosen Psikologi Universitas Padjajaran Bandung yang juga ketua dewan pertimbangan FAPI Doddy Haryadi, pengurus FAPI masing -masing Utari Sulistiowati, dan Indra Lesmana.

"Mereka yang menolak UU Cipta Kerja jangan distreotipkan atau disebut anti pemerintah. Sebagai alumni perguruan tinggi, kita harus profesional dan bersikap objektif dalam memandang permasalahan negara khususnya politik di negeri kita. Masyarakat yang menolak UU Cipta kerja atau Omnibus Law, adalah mereka yang punya perhatian lebih besar terhadap masa depan bangsa dan negara kita. Jangan sampai negara yang kita cintai, hasil perjuangan nenek moyang kita, merebut dari tangan para penjajah dengan mengorbankan harta dan nyawa justru jatuh ke tangan pengusaha pengusaha asing. Lapangan pekerjaannya justru banyak diisi oleh tenaga kerja asing. Sesuai pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, negara Indonesia ini sudah seharusnya diperuntukan sebesar besarnya untuk kesejahtera rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan untuk investor dan tenaga kerja asing,” papar Wakil Ketua Umum FAPI Eman Sulaeman Nasim.

Halaman
123
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved