BPKP Bersinergi dengan DPD RI Awasi Dana Desa dan Kembangkan Aplikasi Siswaskeudes

Kawal Dana Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH AUDINA
Konfrensi Persi BPKP dan Komite IV DPD RI dalam hal pengawasan dana desa di Gedung BPKP, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (4/11/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, MATRAMAN - Kawal Dana Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersinergi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Meski pandemi, aktivitas pengawasan yang dilaksanakan baik di kantor pusat BPKP maupun di perwakilan BPKP seluruh Indonesia tetap berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan.

Berangkat dari hal inilah, Komite IV terus bekerjasama dalam mengawasi penyaluran dana desa dan mendatangi Kantor BPKP, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (4/11/2020).

Sekiranya, tiga perwakilan Komite IV DPD RI yakni Sukiryanto sebagai Ketua Komite IV/Provinsi Kalimantan Barat, Casytha A Kathmandu, sebagai Wakil Ketua Komite IV/ Provinsi Jawa Tengah serta Novita Anakotta, sebagai Wakil Ketua Komite IV/ Provinsi Maluku melakukan pertemuan dengan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

"Program dana desa yang telah digagas sejak 2015 itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari jumlah desa yang menerima manfaat. BPKP Bersama dengan Komite IV DPD RI turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan memastikan perencanaan, penyaluran, dan pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran," jelas Yusuf di lokasi.

Selain itu, guna mendukung pengawasan, BPKP mengembangkan aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa).

Adapun hal yang diawasi oleh BPKP, antara lain melalui peran assurance dan consulting, guna mencegah terjadinya penyimpangan.

"Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan agar lingkupnya lebih luas, tidak hanya terkait dana desa, namun termasuk program pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya.

Ke depannya, Yusuf berharap BPKP juga menjadi center of excellence pengawasan dan fokus untuk memberikan nilai tambah terhadap tiga aspek, yakni pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved