Breaking News:

UU Ciptaker Sudah Diteken Presiden, Ini Seruan AMPG

Politisi milenial Partai Golkar itu menyebut, berikan waktu bagi UU Ciptaker terimplementasi dengan aturan turunannya

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (Waketum PP AMPG) Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Strategis Reza Fahlevi mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan secara otomatis efektif berlaku terhitung tanggal 2 November 2020 harus dipatuhi dan dijalani sebagai sebuah aturan Perundang-Undangan.

"Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka UU Ciptaker secara hierarki memiliki kedudukan hukum yang tinggi di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 dan TAP MPR," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).

Reza menambahkan, Undang Undang secara harfiah berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan (dana), menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

"Karena itu, UU Ciptaker sendiri sesuai semangat awal Pemerintah bersama DPR ialah sebagai terobosan hukum atau legislasi dengan metode Omnibus Law yang telah menyederhanakan banyak regulasi terkait investasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Reza, ada 11 klaster atau bidang besar yang diatur dalam UU Ciptaker diantaranya: Penyederhanaan perizinan tanah, Persyaratan investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan perlindungan UMKM, Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintahan, Pengenaan sanksi, Pengendalian lahan, Kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Dari 1.187 halaman sudah termasuk penjelasan, UU Ciptaker harus dilihat dengan sudut pandang helicopter view atau sisi yang lebih general dan sistemik seperti kita melihat dari atas helikopter," tuturnya.

Artinya, dikatakan Reza, dalam menilai UU Ciptaker tidak bisa ditafsirkan secara parsial. Butuh jarak pandang yang lebih luas agar bisa melihatnya secara utuh.

"Jika hanya perdebatan jumlah halaman, apalagi termakan hoaks yang menyebut UU Ciptaker menghapus cuti, pesangon, uang lembur, bahkan memangkas kewenangan daerah, sementara terobosan dan lompatan jauh yang inovatif dan positif seperti memangkas aturan yang menghambat investasi dan mempermudah UMKM dalam izin usahanya serta membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya tidak dianggap, jelas itu tidak fair," tegas Reza.

Politisi milenial Partai Golkar itu menyebut, berikan waktu bagi UU Ciptaker terimplementasi dengan aturan turunannya seperti Perpres, PP maupun Perda, baru dievaluasi secara berkala, baik jangka pendek, menengah dan panjang.

"Jika ada yang tidak puas, bisa mengajukan Judicial Review ke MK. Tinggal beradu argumen dengan Kuasa Hukum Pemerintah," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved