Breaking News:

Isu SARA Pemilihan Ketua Osis SMAN di Depok, Komnas PA Soroti Status Kota Layak Anak

Kasus dugaan  SARA yang menerpa proses pemilihan Ketua OSIS SMAN 6 Depok menjadi sorotan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait di Balai Kota Depok, Selasa (14/7/2020). Arist Merdeka Sirait menyoroti Kota Depok yang berstatus sebagai kota layak anak terkait isu SARA pemilihan ketua OSIS SMAN 6 Depok. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Kasus dugaan  SARA yang menerpa proses pemilihan Ketua OSIS SMAN 6 Depok menjadi sorotan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menyoroti Kota Depok yang berstatus sebagai kota layak anak.

“Kalau itu terjadi di Depok maka ini harus ada evaluasi bahwa Depok adalah kota layak anak,” jelas Arist dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/11/2020).

Sebelumnya, Arist mengatakan isu SARA yang menerpa seorang anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak.

"Apalagi anak kan terbebas dari mengeluarkan pendapat pandangannya, itu hak katanya.

Arist menjelaskan, harus segera ada evaluasi yang mendalam dan segera dilakukan.

Pasalnya, menurutnya tidak akan ada pembenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

“Saya kira ini salah satu evaluasi seperti yang saya katakan tadi tidak akan ada pembenaran terhadap agama untuk satu peristiwa katakanlah pemilihan OSIS dan sebagainya,” jelasnya.

Baca juga: Curahan Hati Kepala Pembinaan BUMD DKI Mau Jual Saham Produsen Bir Bintang Tapi Tak Disetujui DPRD

Baca juga: Lima Tersangka Penusukan Timses Cawalkot Makassar Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Lebih lanjut, Arist menyampaikan persoalan seperti ini harus menjadi perhatian dari pemimpin Kota Depok periode selanjutnya.

“Oleh karena itu nanti pemimpin yang akan dipilih masyarakat di 2020 ini pilihlah pemimpin yang tidak mengedepankan sara, lalu pilihlah pemimpin yang justru memberikan perlindungan kepada anak dan mengubah atau mengevaluasi Depok yang ramah anak itu karena tidak layak,” katanya.

“Kita tahu Depok itu sangat majemuk, jadi tidak boleh memisahkan seolah-olah ada agama tertentu yang tidak boleh tinggal di Depok Itu adalah pelanggaran hak asasi yang sangat berat,” pungkasnya.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved