Breaking News:

Polemik Isu Sara Pemilihan Ketua OSIS di SMAN Depok, Komnas PA Angkat Bicara

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, angkat bicara terkait kasus dugaan isu sara dalam pemilihan Ketua OSIS

TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, saat dijumpai wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (14/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, angkat bicara terkait kasus dugaan isu sara dalam pemilihan Ketua OSIS di SMAN 6 Depok, Jawa Barat.

Diwartakan sebelumnya, calon Ketua OSIS terpilih di sekolah tersebut, ECP, mengundurkan diri usai diterpa isu sara terkait status keagamannya.

Buntutnya, pemilihan Ketua OSIS di sekolah itu pun kembali diulang, dari hasil rapat istimewa dan berdasarkan keputusan bersama.

Menanggapi kabar tersebut, Kepala SMAN 6 Depok, Abdul Fatah, juga telah mengklarifikasi bahwa pengulangan pemilihan Ketua OSIS ini bukan disebabkan karena isu sara, melainkan akibat trouble yang terjadi saat pemilihan menggunakan sistem daring.

Baca juga: Pengakuan Begal di Gang Sempit Penjaringan: Uang Hasil Kejahatan Buat Main Warnet dan Beli Miras

Baca juga: Wagub DKI Akui Acara Maulid Nabi di Tebet yang Dihadiri Habib Rizieq Abaikan Protokol Kesehatan

Menanggapi hal tersebut, Arist Merdeka Sirait, mengatakan, isu sara yang menerpa seorang anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak.

"Apalagi anak kan terbebas dari mengeluarkan pendapat pandangannya, itu hak anak," jelas Arist dikonfirmasi wartawan,  Jumat (13/11/2020).

"Oleh karena itu ada perhatian-perhatian misalnya suku agama ras apalagi ini agama, maka itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak," sambungnya lagi.

Arist menjelaskan, bilamana isu soal gagalnya ECP menjadi Ketua OSIS karena status agamanya, maka kasus ini bisa masuk ke ranah pidana.

"Jadi pemilihan Osis yang karena agama kemudian membatalkan itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan ini saya kira ranahnya bisa ranah pidana juga karena ada unsur kesengajaan," pungkasnya.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved