Breaking News:

Kritik Pemerintah Soal Omnibus Law, Habib Rizieq: Buat UU Apa Kuitansi Warung Kopi?

Habib Rizieq Shihab mengkritik pemerintah soal pembuatan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra
Habib Rizieq Shihab mengomentari soal Omnibus Law. Imam Besar FPI itu pulang ke rumahnya di Petamburan III, Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat, setibanya dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. 

Pasalnya, jumlah halaman dalam draf UU tersebut kerap berubah-ubah.

"Dari 800 halaman jadi 900-an, kemudian naik jadi seribuan. Dari seribu turun lagi 812, dari 812 naik lagi jadi seribu sekian. Ini lagi bikin UU atau kuitansi warung kopi?," kata dia.

Tak hanya itu, Habib Rizieq menyatakan, pemerintah dan DPR tak memahami sepenuhnya isi dari UU yang baru disahkan itu.

"Kalau sekarang UU jadi 1.000 halaman ya enggak apa-apa, tapi baca, sampai mulutnya berbusa ya baca," tuturnya.

Penjelasan Baleg DPR

Pro dan kontra mengenai keberadaan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law terus bergulir. 

Penolakan mengenai aturan tersebut juga terus bermunculan melalui banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan banyak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum miskin kota hingga buruh. 

Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo justru keberadaan Omnibus Law membuat Indonesia selangkah lebih maju ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. 

Kalau Omnibus Law tidak segera disahkan kata Firman, Indonesia akan ketinggalan jauh dari Thailand dan Malaysia. 

"Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya," kata Firman dalam pernyataannya kepada Tribun, Senin (26/10/2020).

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved