Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Alasan Ketua DPRD Kota Bekasi Belum Rampungnya Perda Penanganan Covid-19

pembahasan perda Covid-19 sudah pada tahap permohonan fasilitasi Gubernur Jawa Barat, dia belum dapat memastikan kapan perda dapat disahkan

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Juwono Putro di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Peraturan daerah (Perda) tentang penanganan Covid-19 belum juga rampung disahkan DPRD Kota Bekasi, padahal sejak awal pembuatan perda diharapkan dapat dikebut pengesahannya.

Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Joewono Putro mengatakan, pembahasan terkait Perda Penanganan Covid-19 memang dapat dikatakan molor dari target awal yang diharapkan dapat dibahas secara darurat.

"Pertama harus diakui secara peraturan, peraturan pemerintahnya mengakui sendiri bahwa setiap rancangan perda harus ada naskah akademiknya, nah ini belum ada," kata Chairoman, Selasa (17/11/2020).

Pembahasan Perda Covid-19 ini dilakukan panitia khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bekasi, sambil berjalan tim melakukan penyusunan naskah akdemik.

"Kan kondisinya memang darurat, tapi produk hukum harus ada naskah akademiknya, jadi secara pararel bertahap mereka menyusun naskah akademik sambil pembahasan," terang Chairoman.

Seluruh elemen masyarakat lanjut Chairoman, turut dilibatkan dalam pembahasan perda Covid-19, sehingga unjung-unjungnya memerlukan waktu sesuai prosedur normal.

"Kita mengundang berbagai pihak, jangan sampai nanti masyarakat terjadi berbagai penolakan, ternyata hampir semuanya seragam, setuju dengan kontennya," tuturnya.

Baca juga: Segini Harga Outfit Catherine Wilson Saat Tiba di Kejari Depok

Baca juga: Anies Baswedan Dipanggil Polisi Terkait Acara Habib Rizieq di Petamburan, PKS: Hal Wajar 

Baca juga: Pertamina Berikan Harga Khusus untuk Pengisian Pertalite di Sejumlah SPBU Jakarta Pusat

"Pada akhirnya prosedur normalnya harus dipenuhi, de factonya darurat, tapi de jurenya nggak darurat," ungkapnya.

Sejauh ini lanjut dia, pembahasan perda Covid-19 sudah pada tahap permohonan fasilitasi Gubernur Jawa Barat, dia belum dapat memastikan kapan perda dapat disahkan.

"Perda Covid sudah dalam proses fasilitasi di gubernur, nanri gubernur dalam fasilitasi akan diperbaiki konten-kontennya, perbaikan apa saja nanti akan di follow up oleh pansus 12," tegasnya.

Adapun perda Covid-19 diusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ke DPRD untuk memudahkan kerja penanganan pademi.

Sejumlah peraturan baik dari segi penerapan protokol kesehatan diatur dalam perda tersebut, ditambah penyertaan sanksi bagi para pelanggar berupa denda dan hukuman pidana atau sosial. 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved