Breaking News:

Menteri KKP Ditangkap KPK

KPK Tangkap Edhy Prabowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan Hentikan Sementara Ekspor Benih Lobster

Imbas penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara ekspor benih bening lobster (benur).

Editor: Wahyu Septiana
Kolase TribunNewsmaker/ Kompas.com (Heru Sri Kumoro) dan Tribunnews (Irwan Rismawan)
Imbas penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara ekspor benih bening lobster (benur). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Imbas dari penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara ekspor benih bening lobster (benur).

Edhy Prabowo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penerima suap terkait urusan ekspor benih lobster.

Edhy ditangkap oleh KPK di Bandara Soekarno-Hatta saat kembali dari kunjungan kerja ke Honolulu, Amerika Serikat (24/11) malam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih lobster.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo.

"Benar penghentian sementara, untuk permanen tentunya perlu pembahasan lebih lanjut," kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (26/11/2020).

Agung lantas memberikan salinan surat edaran (SE) yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini, Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Baca juga: Mohammad Idris Positif Covid-19, Berikut Sederet Calon Kepala Daerah yang Terkonfirmasi

Dalam surat disebutkan, penghentian sementara ekspor benih lobster dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020 yang kembali melegalkan ekspor.

Penghentian sementara juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," tulis surat tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved