Sebut Pembahasan APBD DKI 2021 Asal Kebut, Fraksi Demokrat: Mustahil Berkualitas

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta meragukan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Pasalnya, pembahasan pagu APBD 2021 terkesan asal kebut lantaran hanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.

Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Neneng Hasanah saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 dalam rapat paripurna.

"Dengan pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru mustahil kiranya dapat menghasilkan APBD yang berkualitas," ucapnya, Jumat (27/11/2020).

Adapun pembahasan APBD 2021 baru dimulai pada 5 November 2020 lalu di Hotel Grand Cempaka Resort Bogor.

Padahal, bila mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, APBD sudah mulai dibahas sejak bulan Oktober.

Kemudian, tak sampai sebulan dibahas, Pemprov DKI dan DPRD menyepakati pagu anggaran sebesar Rp 82,5 triliun.

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah diteken oleh kedua belah pihak pada 26 November lalu.

"Fraksi Partai Demokrat sangat menyesalkan terjadinya keterlambatan pembahasan APBD 2021," ujarnya di ruang rapat.

Untuk itu, Partai Demokrat menilai, pembahasan APBD 2021 tahun ini sangat tidak optimal.

Imbasnya, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta bisa tak mencapai target tahun ini.

"Keterlambatan itu menyebabkan waktu pembahasan APBD menjadi sangat terbatas," tuturnya.

Guna mencegah gal itu terjadi, ia meminta jajaran Pemprov DKI memberikan informasi sejelas-jelasnya terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuannya agar legislatif bisa mengawasi dan memberi saran terkait pelaksanaannya di tahun 2021 mendatang.

"Sehingga APBD DKI dapat lebih menyentuh dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Jakarta," kata dia.