Pernikahan Putri Habib Rizieq

Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Politisi PDIP: Apakah Ada Niat Mengalihkan Isu?

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak buka suara soal pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

kolase tribunnews (Tribunnews, Herudin/WartaKota,Istimewa)
Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pencopotan diduga terkait kerumuman di acara Habib Rizieq Shihab. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak buka suara soal pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih.

Ia mencium adanya kejanggalan dalam keputusan pencopotan dua pejabat Pemprov oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebab, kedua pejabat itu langsung ditunjuk sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) usai dicopot dari jabatannya.

Baca juga: Dianggap Fasilitasi Nikahan Putri Rizieq Shihab, Anies Copot Wali Kota Jakpus & Kepala Dinas LH DKI

Baca juga: Bukan Cuma Wali Kota Jakpus, Anies Copot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tak Patuhi Instruksi Gubernur

"Jadi terasa kurang menyentuh, apakah ini bentuk hukuman ecek-ecek atau ada niat mengalihkan isu, atau bukan hukuman, hanya pergeseran posisi," ucapnya, Sabtu (28/11/2020).

Bila pencopotan dua pejabat itu imbas dari kerumunan massa yang terjadi di wilayah Petamburan saat nikahan putri Rizieq Shihab, seharusnya Anies juga memberi sanksi kepada pejabat di Jakarta Selatan.

Sebab, acara Maulid Nabi yang digelar di kawasan Tebet sehari sebelum nikahan putri Rizieq atau pada Jumat (13/11/2020) lalu juga menimbulkan kerumunan dalam jumlah besar.

Acara yang dihadiri ribuan jemaah itu pun sarat pelanggaran protokol kesehatan, seperti tak ada jaga jarak hingga ditemukan banyak jemaah tak mengenakan masker.

"Tentu terjadi pelanggaran aturan UU Karantina dan Pergub saat kerumunan tersebut. Tapi, saya tidak tahu apakah pencopotan ini sebagai hukuman atas kelalaian atau sebuah pengalihan persoalan," ujarnya.

"Karena ini juga menyangkut (kerumunan di) Petamburan, Jakarta Pusat dan Tebet, Jakarta Selatan," tambahnya menjelaskan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun bingung dengan keputusan yang diambil Anies ini.

Pasalnya, Pemkot Jakarta Pusat terhilang lebih aktif memberi peringatan untuk mencegah acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa dibandingkan Pemkot Jakarta Selatan.

Hal ini bisa terlihat dari diterbitkannya surat imbauan dari Wali Kota Jakarta Pusat yang meminta panitia acara mematuhi protokol kesehatan.

"Wali Kota sudah memperingatkan. Makanya jadi aneh, pencopotan karena apa," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved