Breaking News:

Haris Pertama Tagih Janji Firli Bahuri Hukum Mati Koruptor Dana Bansos

Haris pun meminta agar Firli memenuhi janjinya untuk menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya yaitu hukuman mati

ISTIMEWA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Jumat (10/1/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) kembali digelar KPK.

Dalam operasi senyap kali ini, tim mengamankan seorang pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

"Betul, pada hari jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai Sabtu 5 Desember 2020 jam 02.00 dinihari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap tersangka PPK pada Program Bansos di Kemensos RI," kata Ketua KPK, Firli Bahuri kepada wartawan, Sabtu (5/12/2020).

Pejabat PPK tersebut diduga menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos dalam penanganan pandemi Covid-19. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama menagih janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang akan mengambil opsi hukuman mati bila ada pejabat yang berani korupsi dana bansos.

“Korupsi bantuan bansos untuk masyarakat di masa pandemi adalah kejahatan kemanusiaan yang paling biadab. Karena memanfaatkan situasi atau keadaan Dimana negara dan rakyat sedang dalam kesulitan,” tegas Haris kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Haris pun meminta agar Firli memenuhi janjinya untuk menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya yaitu hukuman mati.

“Saya menagih janji pimpinan KPK untuk menghukum mati koruptor dana bansos,” tegasnya.

KNPI kata Haris juga menyerukan kepada seluruh organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan agar turun ke jalan untuk mendesak KPK mengusut tuntas rasuah dana bansos di Kementerian Sosial. Karena masa depan bangsa ini ada para pemuda Indonesia.

“Usut tuntas jangan hanya sampai PPK karena korupsi bansos ini adalah jaringan besar. Kami meminta KPK periksa semua perusahaan penerima pengadaan bansos di Kemensos,” tegasnya.

Baca juga: Adik Prabowo Sindir Soal Benur, Susi Pudjiastuti Jawab dengan Satir: Keliru Diganti Masa Keliru Lagi

Baca juga: Hashim Djojohadikusumo Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus Ekspor Benur

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos). Bahkan KPK akan mengambil opsi hukuman mati bila ada yang berani korupsi dana bansos.

"Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," kata Firli.

Dia melanjutkan, kondisi pandemi Covid-19 tentunya masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

"Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos di tengah pandemi seperti ini, masih saja dikorupsi untuk kepentingan sendiri," ujar Firli Sabtu (29/8).

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved