Breaking News:

Pilkada Kota Depok

Spanduk Paslon Pilkada Depok 2020 Catut Logo KPU dan Pemkot, Ketua KPU: Main Pasang-Pasang Saja

Ada logo KPU dan logo Pemerintah kota Depok di spanduk Mohammad Idris-Imam Budi Hartono,

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Wahyu Septiana
TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma
Spanduk pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota Depok mencatut logo KPU dan Pemerintah Kota Depok di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Sabtu (5/12/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, SAWANGAN – Sebuah spanduk pasangan calon Wali dan Wakil Wali Kota Depok nomor urut 02, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono yang terpampang di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, cukup menyedot perhatian.

Spanduk alias alat peraga kampanye (APK) ini memiliki design layaknya surat suara.

Kendati demikian tak nampak ada foto rivalnya pasangan calon nomor urut 01, Pradi Supriatna-Afifah Alia.

Dibagian atas spanduk tersebut, bertuliskan pesan pengingat tanggal pencoblosan pada 9 Desember 2020 mendatang di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun di bawah pesan pengingat tersebut terpampang jelas logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bagian kiri, dan logo Pemerintah kota Depok pada bagian kanan atas.

Dikonfirmasi hal tersebut, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Dede Slamet Permana, mengatakan, bahwa seharusnya konfirmasi dilayangkan langsung kepada KPU dan Pemkot Kota Depok yang mana logo lembaganya dicatut dalam spanduk tersebut.

“Sebenarnya ini kembali pada KPU dan Pemkot ya apakah mereka mengizinkan logo lembaga itu dicatut oleh salah satu paslon. Ini kan persoalannya itu ada logo lembaga, mestinya KPU yang bicara, mereka mengizinkan logonya digunakan atau tidak,” kata Dede pada TribunJakarta.com, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Wah, Legenda Liverpool Ini Justru Ingin Jack Grealish Berseragam Manchester United

Dede mengatakan, terkait dugaan pelanggaran pada spanduk tersebut, pihaknya menegaskan tidak menertibkan APK berdasarkan logo yang ada di dalamnya.

“Kami kan menertibkan alat peraga itu tidak berdasarkan logo lembaga, tetapi berdasarkan lokasi pemasangan, apakah masuk zona yang diizinkan oleh KPU atau tidak. Kemudian dari sisi jumlah apakah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU atau tidak,” jelasnya.

Dede mengaku, pihaknya juga telah beberapa kali menerima informasi terkait alat peraga semacam ini, yang telah terpasang di beberapa tempat.

“Kami sudah melakukan pendataan dan merekomendasikan pada Satpol PP agar dicopot, karena ini kan menimbulkan keresahan. Jadi prinsipnya kalau kami bukan soal logo ya,” tegasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna, saat dijumpai wartawan di Multi Function Hall  Perumahan Raffles Hills, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Kamis (24/9/2020).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna, saat dijumpai wartawan di Multi Function Hall Perumahan Raffles Hills, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Kamis (24/9/2020). (TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA)

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, mengungkapkan, pencatutan logo lembaganya pada spanduk paslon Pilkada sama sekali tidak diperkenankan alias diperbolehkan.

“Sebenarnya gak boleh lah. Mereka main pasang-pasang saja, apalagi kan logo resmi kita. Cuma kan karena ini hari terakhir kampanye, sudah sangat pasti nanti malam pukul 24.00 WIB akan ditertibkan seluruh alat peraga kampanye dari masing-masing paslon,” ucapnya saat menyambangi Polres Metro Depok, Pancoran Mas, sore ini.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved