2 Menteri Dijerat KPK, Dorongan Reshuffle Kabinet Mencuat, Begini Tanggapan Istana

Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi dana bansos Covid-19, sebelumnya Edhy Prabowo yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Editor: Wahyu Aji
Kloase/Tribunmanado
Juliari Batubara dan Edhy Prabowo 

TRIBUNJAKARTA.COM - Suasanya politik Indonesia kembali bergejolak usai Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi dana bansos Covid-19.

Dua minggu sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan Edhy Prabowo yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK 25 November 2020 lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menetapkan pengganti dua menteri yang tersandung kasus korupsi secara definitif.

Menurut Arsul, hal itu sekaligus bisa menjadi momen untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Terkait dengan terseretnya dua anggota kabinet dalam kasus hukum di KPK, PPP mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengisi pos dua menteri ini segera secara definitif," kata Arsul kepada Tribunnews, Senin (7/12/2020).

"Tentu pengisian dua pos menteri ini bisa sekaligus menjadi ruang untuk reshufle kabinet yang memang tidak ditutup kemungkinannya oleh presiden," imbuhnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR RI ini menilai, reshuffle kabinet bukan merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan Jokowi untuk mengisi kekosongan kursi dua menteri.

Arsul mennyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya hak prerogatif yang dimiliki Presiden Jokowi.

"Meski presiden juya bisa hanya dengan menggantindua menteri ini dan tidak merubah posisi kabinet lainnya. Tentu siapapun termsuk kami di PPP tetap harus mensadari bahwa soal pilihan mana yamg diambil presiden maka itu merupakan hak prerogatif beliau sepenuhnya," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Tanggapan Istana

Moeldoko
Moeldoko (YouTube/Najwa Shihab)

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa hak masyarakat untuk berspekulasi mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM). 

Termasuk mengenai spekulasi bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat karena kursi Menteri Kelautan dan Perikanan definitif kosong pasca Edhy Prabowo diciduk KPK karena dugaan suap ekspor benih Lobster.

"Hak-nya masyarakat untuk berspekulasi," kata Moeldoko di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, (1/12/2020).

Menurut Moeldoko, Presiden pada saatnya akan mengumumkan apakah penunjukan Menteri KKP yang baru nantinya sekaligus reshufle atau tidak.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved