Advokat Togar Situmorang Dukung KPK Berantas Korupsi di Negeri Ini

TRIBUNJAKARTA.COM - Sudah hampir setahun negara Indonesia dilanda bencana wabah virus corona.

Begitu luar biasa dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia.

Masyarakat begitu terpukul dan kesusahan sehingga begitu banyak anggaran dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

Dengan begitu banyak anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah akibat pandemi ini sudah sepatutnya anggaran tersebut diawasi perjalanannya.

Terutama institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja keras untuk melaksanakan tugas tersebut.

Sejak awal pandemi KPK telah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

KPK juga telah menerbitkan tiga surat edaran khususnya terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ), penyaluran bantuan sosial, juga terkait pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi.

Surat edaran tersebut menjadi panduan dan rambu-rambu agar tidak terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan pemetaan KPK atas titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Tim pada kedeputian pencegahan KPK sudah bekerja bersama gugus tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan dan masukan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah demi mendorong proses realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, juga penyelenggaraan bansos dan pengelolaan bantuan, dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Melalui kajian sistem KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan, meliputi aspek kelembagaan, regulasi, hingga tata laksana atas sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi.