Breaking News:

Benny Wenda Deklarasi Papua Barat, Bobby Adhityo: Komisi I DPR Dukung Pemerintah Protes ke Inggris

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, langkah ini dinilai sebuah ketegasan terhadap siapapun yang menganggu NKRI.

ISTIMEWA
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta Owen Jenkins terkait insiden (ULMWP), Benny Wenda, yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, 1 Desember 2020 dinilai hal yang tepat.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, langkah ini dinilai sebuah ketegasan terhadap siapapun yang menganggu NKRI.

“Apa yang dilakukan pemerintah adalah hal yang tepat, kita wajib protes, siapa pun tidak boleh ada yang mengganggu kedaulatan NKRI, termasuk Inggris,” kata Bobby kepada wartawan, Senin (7/12/2020).

Bobby menilai apa yang dilakukan oleh Benny Wenda tidak masuk akal, karena karena ia bukan warga Papua Barat melainkan warga Inggris.

“Benny Wanda telah menjadi warga Inggris sehingga tidak berhak mewakili rakyat Papua Barat”, kata politisi Partai Golkar ini.

Selain itu Bobby juga mengingatkan kembali terkait petisi Benny Wenda tahun 2017 telah ditolak oleh Ketua Komisi Khusus Dekolonialisasi PBB.

Bobby sangat menyayangkan pemerintah Inggris melakukan pembiaran pada warganya, karena hal ini bisa mengganggu hubungan diplomasi dan bilateral antar kedua negara.

Menurutnya, diperlukan iklim yang kondusif dalam menjaga investasi perusahaan Inggris, salah satunya investasi British Petroleum (BP) di Tangguh teluk Bintuni Papua Barat.

“Hal yang sangat disayangkan jika ternyata Inggris melakukan pembiaran, karena urusan Papua Barat itu sudah final. Jadi negara manapun dilarang mendukung gerakan separatis dari negara yang sudah ada pemerintahannya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins.

Pemanggilan yang dilakukan pada Jumat (4/12/2020) oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu, Duta Besar Ngurah Swajaya itu dilakukan atas instruksi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

"Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan menghasut serta mendalangi berbagai aksi kriminal dan pembunuhan di Papua," ujar Faiza ketika dikonfirmasi pada Sabtu (5/12/2020).

Seperti yang kita ketahui pada Majelis Umum PBB, dalam The Act of Free Choice diterima oleh Sidang Umum PBB dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2054 pada 19 November 1969 dengan disahkannya hasil Perpera, dinyatakan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI yang sah menurut hukum internasional. 

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved