Breaking News:

Aksi Walk Out Mayoritas Anggota DPRD DKI Saat PSI Sampaikan Pandangan di Paripurna Bongkar Rahasia

Aksi walkout diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta.

Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyayangkan adanya aksi mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta melakukan walk out ketika PSI menyampaikan pandangan di sidang paripurna.

Ini bisa menjadi indikator wakil rakyat yang berada di DPRD DKI Jakarta belum dewasa.

Sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12/2020), sejumlah fraksi melakukan aksi walkout ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya.

Aksi walkout diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Ramai-ramai Anggota DPRD DKI Walk Out Saat PSI Sampaikan Pandangan Fraksi di Rapat Paripurna

"Tentu ini bisa menunjukkan bahwa mereka belum dewasa berdemokrasi, wakil rakyat yang dipilih rakyat dalam berperilaku harusnya demokratis, jangan ke kanak-kanakan," katanya di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Selain itu, dia juga mengkritisi, sikap pimpinan dewan yang tidak menengahi persoalan yang terjadi di DPRD DKI hingga akhirnya terjadi walk out.

"Sebagai pimpinan yang seharusnya bisa melindungi seluruh fraksi. Terlepas berbeda partai," ujarnya.

Trubus menambahkan, aksi walk out tersebut juga menunjukkan sikap arogan di DPRD DKI Jakarta.

Dirinya menilai pada akhirnya kekuatan mayoritas menjadi yang utama dalam mengambil keputusan. 

"Terakhir, ada sikap arogan yang mayoritas itu yang benar. Justru publik menilai PSI itu memberikan informasi, dari informasi yang selama ini di dewan itu menjadi rahasia, jadi sekarang masyarakat tahu," ujarnya.

"Contohnya dalam KUA PPAS itu PSI sempat bongkar soal anggaran fiktif, jadi bagi publik itu pahlawan. kasus sekarang PSI jadi bulan bulanan, karena dianggap anak muda enggak tahu apa-apa. Paling akhir, menyangkut ketidak kepercayaan publik. lembaga itu ada, dan dia itu posisinya mewakili rakyat. duduk di situ karena dipilih oleh rakyat," kata Trubus.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved