Breaking News:

Sidang Putusan Kasus Pelecehan Seksual Pengurus Rumah Ibadah di Depok Ditunda Sampai Tahun 2021

Sidang putusan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengurus rumah ibadah berinisial SPM (45) di Kota Depok, batal digelar.

TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Kuasa Hukum para korban, Azas Tigor Nainggolan, saat  ditemui di Pengadilan Negeri Depok, Cilodong, Rabu (16/12/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Sidang putusan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pengurus rumah ibadah berinisial SPM (45) di Kota Depok, batal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Depok, Cilodong.

Musababnya, Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut belum rampung bermusyawarah, hingga diputuskan untuk menunda sidang putusan tersebut.

“Iya ditunda, musyawarah Majelis Hakim belum selesai,” jelas Humas Pengadilan Negeri Kota Depok, Nanang Herjunanto, kala dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Kasus Pengurus Rumah Ibadah Cabuli Bocah di Depok: Korban Jalani Trauma Healing

Nanang menerangkan, sidang putusan tersebut akan digelar pada 6 Januari 2021 mendatang, yang mana artinya ditunda kurang lebih selama tiga pekan ke-depan.

“Diundur sampai tanggal 6 Januari 2020,” katanya singkat.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum para korban, Azas Tigor Nainggolan, mengaku kecewa.

“Ini gimana mekanisme persidangan di Pengadilan Negeri Depok, enggak jelas,” tanggapnya ditemui di Pengadilan Negeri Depok.

Menurut Tigor, Pengadilan Negeri Kota Depok terus mengundur waktu persidangan dari yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

“Yang paling mengecewakan, orang tua korban sudah menunggu sejak pukul 10.00 WIB, diundur pukul 11.00 WIB, diundur lagi pukul 12.00 WIB, sampai katanya pukul 14.00 WIB. Tapi malah ditunda,” ucapnya.

Atas hal tersebut, Tigor berujar akan melaporkan penundaan sidang tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Menurutnya, kasus yang ditanganinya ini adalah kasus khusus dan harus berlangsung secara terbuka alias transparan.

“Ini kasus khusus loh, dan ini putusan harusnya betul-betul dilakukan secara terbuka, transparan,” ujarnya.

Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved