Breaking News:

Batas Atas Harga Diatur Rp 250 Ribu, Simak Masa Berlaku dan Harga Rapid Test Antigen

Pemerintah memberlakukan wajib rapid test antigen sebagai prasyarat perjalanan.

Editor: Kurniawati Hasjanah
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFEDA
Layanan PCR test, rapid test antigen, dan rapid test antibodi tersedia di Airport Health Center yang berlokasi di SMMILE Center Terminal 3, Rabu (16/12/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintah memberlakukan wajib rapid test antigen sebagai prasyarat perjalanan. 

Terkait prasyarat ini, pemerintah menetapkan batas atas harga pemeriksaan RDT-Ag yang dibayar oleh konsumen sebesar Rp 250.000. Penentuan batas atas harga tersebut mengingat kebutuhan APD.

 Asal tahu saja, penerapan kebijakan wajib rapid tes antigen atau PCR dilakukan di Jawa dan Bali selama periode Natal dan Tahun Baru yaitu 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021.

"Keberangkatan dari Jawa dan Bali wajib PCR atau rapid test antigen. Khusus keberangkatan menuju Bali wajib PCR. Rapid tes Antigen tidak berlaku. Hasil rapid test antibodi tidak lagi berlaku untuk dokumen perjalanan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan yang dikutip dari Keputusan Menteri yang diterima Kontan.co.id, Kamis (17/12).

Pasca periode Natal dan Tahun Baru, kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara nasional. 

Dimana seluruh pelaku perjalanan wajib tes PCR atau rapid test antigen maksimal tiga hari sebelum keberangkatan. Adapun penggunaan rapid test antibodi tidak berlaku lagi bagi pelaku perjalanan.

Wajib Test Antigen

Kebijakan wajib rapid test antigen untuk perjalanan orang keluar kota di daerah-daerah yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 diinstruksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 

"Saya minta hari ini SOP untuk penggunaan antigen segera diselesaikan," kata luhut, Selasa lalu. 

 Adapun daerah-daerah yang digarisbawahi memiliki peningkatan penyebaran wabah Covid-19 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Instruksi Luhut itu langsung direspons oleh Pemprov DKI Jakarta. 

Halaman
123
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved