Cegah ASN Liburan Keluar Kota, Pemprov DKI Wajibkan Lapor Harian

Selama masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dilarang ke luar kota.

TRIBUNJAKARTA.COM/d
Suasana rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD 2019 di gedung DPRD DKI, Senin (7/9/2020).Selama masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dilarang ke luar kota. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Selama masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI dilarang ke luar kota.

Larangan ini diterapkan guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang terus melonjak sejak November 2020 lalu.

Guna memastikan seluruh ASN tak pergi keluar kota, Pemprov DKI bakal memperketat pengawasan.

Terlebih, selama periode 18 Desember 2020 hingga 8 Januari, setengah ASN Pemprov DKI diminta bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"ASN yang menjalankan tugas secara WFH melaporkan kinerja hariannya melalui virtual dengan sistem e-kinerja," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir, Jumat (18/12/2020).

Nantinya, para ASN tersebut bakal diawasi oleh atas mereka di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Baca juga: Pentingnya Data untuk Menunjang Tata Kelola Kota Pintar di Jakarta

"Bila dalam monev pada sistem e-kinerja dijumpai tidak ada laporan, maka atasan langsung dapat memberikan sanksi," ujarnya saat dikonfirmasi.

Adapun sanksi yang bakal diberikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang merupakan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Ini sudah diterapkan sejak awal dari mulai adanya pandemi Covid-19, bagi Pemprov DKI Jakarta sudah tidak menjadi kendala," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh jajarannya menunda cuti selama masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Permintaan ini disampaikan Anies lewat Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.

Dalam Ingub itu, Anies meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memastikan seluruh jajaran Pemprov DKI menunda pengambilan cuti tahunan. 

"Kepada BKD, memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS menunda pelaksanaan cuti tahunan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19," tulis Anies dalam Ingub itu dikutip TribunJakarta.com, Kamis (17/12/2020).

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menginstruksikan BKD melarang seluruh PNS maupun pegawai honorer keluar kota selama masa libur Natal dan tahun baru.

"Memastikan PNS dan non PNS untuk tidak bepergian ke luar kota," ujarnya.

Baca juga: Depok Masih Zona Merah Jelang Nataru, Gugus Tugas Sebut Ada Selisih Data dengan Satgas Pusat

Dalam aturan itu, Anies juga meminta BKD mengatur regulasi soal jam operasional PNS di lingkungan Pemprov DKI selama periode 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Mantan Rektor Paramadina ini meminta jam operasional perkantoran dibatasi hingga pukul 19.00 WIB dan jumlah pegawai yang bekerja di kantor dalam waktu bersamaan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan

"Menyiapkan ketentuan mengenai sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50 persen yang bekerja di kantor kerja dalam satu waktu," ucapnya.
 

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved