Breaking News:

Dukung PSI, Dugaan Anggaran Janggal APBD DKI Harus Diprioritaskan untuk Kesejahteraan Warga Jakarta

Dirinya mendorong anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk kesejahteraan warga Ibukota.

Editor: Wahyu Aji
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ILUSTRASI. Gedung DPRD DKI Jakarta. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi angkat bicara soal dugaan anggaran janggal dalam draf APBD DKI Jakarta 2021 senilai Rp 580 miliar yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

Dirinya mendorong anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk kesejahteraan warga Ibukota.

Selain itu, temuan kejanggalan tersebut diduga membenarkan apa yang semula sudah dikritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam proses pembahasan APBD DKI.

Hal ini terkait kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan gaji DPRD DKI Jakarta.

"Iya ada benarnya. Maka ketika PSI benar, mereka (mayoritas fraksi DPRD DKI) walk out untuk memblokir kebenaran yang disuarakan PSI," katanya kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).

Uchok menerangkan, jangan sampai anggaran yang didapatkan dari warga Jakarta tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Anggaran janggal sebesar Rp 580 miliar ini, diminta kepada Kemendagri, jangan hanya menunda pelaksanaannya. Kalau ditunda, berarti hal anggaran seperti ini akan muncul lagi, muncul lagi. Lebih semua kegiatan dan anggaran ini dialokasi ke dinas lain untuk kegiatan untuk melayanin masyarakat," ujarnya.

"Karena, kalau kegiatan dan anggaran ngaco ini (pakai istilah kemendagri) hanya untuk menghambur hambur uang pajak rakyat DKI Jakarta. Yang benar benar, ada manfaat sama sekali buat masyarakat. Kalau buat anggota dewan, Kalau anggaran ngaco sebesar Rp.580 milyar pasti senang, lumayan bisa untuk bergaya bisa memakai pakai seperti pakaian sipil harian (PSH); pakaian sipil lengkap (PSL); pakaian dinas harian (PDH); dan sipil resmi (PSR), dan potensi untuk menambah pundi pundi pendapatan. Masa mau belanja pakaian saja, harus ambil Dari APBD, memang tidak cukup dari gaji sendiri," kata Uchok.

Sebelumnya, Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar, berharap mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. Dia membandingkan keinginan anggota DPRD DKI di tengah nasib tunjangan ASN DKI yang ikut dipotong karena pandemi.

"Jangankan masyarakat pada umumnya, ASN juga mendapat pemotongan gaji 50 persen," kata Michael dalam konferensi pers daring, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, kenaikan tersebut menurutnya tidak pantas lantaran masyarakat Jakarta tengah dihimpit masalah ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Michael menyatakan, ada 190 ribu warga DKI Jakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja dan ditambah 1,7 juta warga penghasilannya dipotong perusahaan.

"Kami melihat kenaikan tersebut tidaklah pantas dan juga di tengah kesulitan ekonomi masyarakat," tegasnya.

Adapun sebelumnya, F PSI DKI menolak rancangan anggaran RKT 2021 senilai Rp888 miliar.

Adanya kenaikan RKT itu membuat setiap anggota dewan mengantongi hingga Rp8,3 miliar per tahun atau Rp689 juta per bulan.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved