Breaking News:

Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia: Korupsi Menjangkit, Negara Korban Terhimpit

Indonesia menggelar acara Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) pada Rabu (16/12/2020).

Editor: Wahyu Aji
kupasmerdeka.com
Ilustrasi Korupsi 

DPA sebelumnya juga sudah diterapkan pada beberapa kasus di Inggris, yaitu Tesco PLC pada 2014, Standard Bank (ICBC Standard Bank PLC) pada 2015, Perusahaan XYZ Limited pada 11 Juli 2016, dan Rolls-Royce PLC pada 17 Januari 2017.

Namun, sejauh ini baru ditemukan satu kasus yang mempertimbangkan hak negara korban atas kompensasi, yaitu kasus skandal suap di Tanzania yang dilakukan Standard Bank Afrika Selatan, perusahaan berbasis di London.

Dalam kasus ini, Tanzania sebagai korban mendapatkan kompensasi atas proses investigasi SFO Inggris melalui proses DPA. Total denda yang dibayarkan sebesar US$6 juta kepada pemerintah Tanzania, ditambah bunga lebih dari US$1 juta, dan £330.000 untuk biaya ke SFO.

Sementara itu, kasus lainnya belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban. Seperti, kasus suap dari Rolls–Royce yang menghasilkan perjanjian penangguhan penuntutan (DPA) pada awal 2017.

Kasus tersebut terjadi di perusahaan maskapai di Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, China dan Malaysia. Rolls Royce pun sudah membayar denda sebesar £671 juta atas perilaku korupsi yang mencakup tiga dekade, tujuh yurisdiksi, dan tiga bisnis kepada SFO.

Demikian juga dengan kasus pemalsuan laba Tesco Stores Ltd. yang diselidiki oleh SFO pada 2014 lalu.

Dalam kasus itu, Tesco setuju untuk membayar denda £129 juta dan biaya investigasi £3 juta kepada SFO.

Kemudian, penyelesaian dengan DPA pada kasus korupsi dan pelanggaran suap karyawan XYZ Ltd yang diselesaikan dengan membayar perintah keuangan sebesar £6,553,085, terdiri dari pencairan laba kotor sebesar £6,201,085 dan hukuman finansial sebesar £352,000.

Dari kasus tersebut, pemberian kompensasi kepada negara korban dalam mekanisme DPA masih dikesampingkan.

Padahal, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, diidentifikasi bahwa langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan oleh SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

Jika menelisik United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Konvensi juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan.

UNCAC adalah Konvensi PBB Anti-Korupsi yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban mempertanyakan kompensasi tersebut.

Salah satunya, Transparency International Sri Lanka yang mempertanyakan kelanjutan dari investigasi kepada SFO Inggris terkait kasus suap Airbus karena tidak memasukkan kompensasi kepada negara-negara korban lainnya sebagai bagian dari persyaratan DPA yang dibuat dengan Airbus.

Dalam surat yang telah dikirimkan oleh Transparency International Sri Lanka, seperti dikutip newsfirst.lk, Sri Lanka meminta kompensasi untuk negara korban penyuapan di luar Inggris.

Surat itu menyebut korupsi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang serius bagi negara korban.

Airbus terungkap telah menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US$16,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka di Brunei.

Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Cahyo R. Muzhar, dalam Peringatan Harkodia 2020 mengatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, tidak bermoral, dan mencederai kepercayaan masyarakat.

“Hari Anti-Korupsi Internasional merupakan momentum baik untuk meningkatkan kesadaran seluruh pihak mengenai pentingnya komitmen dan upaya bersama untuk mencegah dan memberantas korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Cahyo, Jakarta.

Cahyo menilai hak negara korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) harus dipenuhi.

Kasus penyuapan pejabat asing sering terjadi dan sangat memengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara.

“Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat,” kata Cahyo.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved