Breaking News:

Dihadiri 10 Pejabat Negara, Pemerintah Resmikan Hentikan Kegiatan FPI

Pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Editor: Elga H Putra
Youtube Kompas TV
Menkopolhukam Mahfud MD didampingi para pejabat negara saat mengumumkan penghentian kegiatan FPI. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Penryataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang turut dihadiri 10 pejabat tinggi negara di kantor Kemenkopolhukam.

Para pejabat yang turut mendampingi Mahfud MD yani Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yassona Laoly, dan Menkominfo Jhonny G Plate.

Kemudian Jaksa Agung Burhanudin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idam Azis, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK Dian Ediana.

Mahfud MD menegaskan bahwa FPI sejak 20 JUni 2019 secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tetapi sebagai organisasi FPI tetap lakukan aktivitas yang disebutnya melanggar ketertiban, dan keamanan dan bertentangan dengan hukum.

"Seperti tindak kekerasan, sweeng atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," kata Mahfud MD, Rabu (3/12/2020).

Selain itu, lanjut Mahfud MD, berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan sesuai putusan MK Nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegitan yang dilakukan FPI

"Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing. Baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa."

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing," tegas Mahfud.

Untuk itu, Mahfud MD meminta kepada aparat pemerintah, pusat dan daerah untuk bertindak tegas bila menemukan ada pihak yang mengatasnamakan FPI.

"Kalau ada sebuah organisai mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini," ucap Mahfud MD.

Baca juga: Mahfud MD: FPI Sudah Tidak Punya Legal Standing

Mahfud MD menjelaskan, pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertingi di Kementerian dan Lembaga yakni oleh Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved