Breaking News:

PB PMII Kritik Kinerja Pemerintah dari Segi Percepatan Pembangunan hingga Penanganan Kasus Korupsi

Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi memaparkan sejumlah persoalan yang penanganannya amburadul

Istimewa
Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kinerja pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dinilai lemah oleh berbagai kalangan.

Salah satunya adalah Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII).

Ketua Bidang Politik Advokasi dan Kebijakan Publik PB PMII, Zeni Syargawi memaparkan sejumlah persoalan yang penanganannya amburadul. Antara lain tentang UU Omnibus Law.

Diungkapkannya, sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa akan melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya dalam pembahasan aturan turunan dari Omnibus Law ini. Namun faktanya, mahasiswa tidak dilibatkan.

Dia juga mengkritik Menko Perekonomian. Sebagai triger, Menko Perekonomian seharusnya menjelaskan ke publik tentang Omnibus Law.

Tapi justru sebaliknya, saat mahasiswa melakukan penolakan malah kecewa karena difitnah dan dituduh mendapat bayaran.

Dia menilai, apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tidak menunjukkan kelasnya sebagai pejabat tinggi negara.

Zeni juga menyinggung tentang penanganan kasus korupsi yang masih tumpang tindih. Penanganannya terkesan setengah hati.

"Masih banyak kasus-kasus korupsi yang tidak diusut tuntas," tuturnya.

Dia mendorong agar KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi hingga ke akarnya. Seperti kasus korupsi bantuan sosial. Masyarakat harus tahu pengembangannya bagaimana?

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved