Breaking News:

Habieb Rizieq Tersangka

Kuasa Hukum Habieb Rizieq Pertanyakan Pasal 160: Apa Kita Berkerumun Itu Penghasutan?

Alamsyah, kuasa hukum Rizieq Shihab, heran mengapa tindakan berkerumun disebut penghasutan dan menjadi tindak pidana.

TRIBUNJAKARTA.COM/SATRIO SARWO TRENGGINAS
Suasana sidang praperadilan yang diajukan Rizieq Shihab atas status tersangka kasus kerumunan di Petamburan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Satrio Sarwo Trengginas

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab masih mempertanyakan Pasal 160 yang mengancam kliennya itu.

Pasal itu disampaikan pihak Polda Metro Jaya di sidang praperadilan kedua dengan agenda jawaban dari pihak termohon pada Selasa (5/1/2021).

Tim kuasa hukum polisi itu menyebut Rizieq Shihab mengundang simpatisannya sehingga berkerumun.

Alamsyah, kuasa hukum Rizieq Shihab, heran mengapa tindakan berkerumun disebut penghasutan dan menjadi tindak pidana.

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Tenda yang Terpasang di Acara Pernikahan Anak Rizieq Shihab Antisipasi Kerumunan

Baca juga: Pengadilan Negeri Depok Kembali Gelar Sidang Catherine Wilson Hari Ini, Ini Agendanya

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Akan Dikawal Densus dari Lapas Gunung Sindur hingga ke Rumah

"Soal berkerumun kan, apa kita berkerumun itu penghasutan? Kan pasal 160 itu menghasut untuk berbuat pidana, bukan menghasut orang untuk berkerumun. Bahasanya itu kita bahas unsur untuk pasal 160 yang digunakan alasan untuk menahan Habieb Rizieq," ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/1/2021).

Pada sidang peradilan perdana pada Senin (4/1/2021), Tim Kuasa Hukum Muhammad Rizieq Shihab mengatakan pasal 160 KUHP yang diselipkan di kasus kerumunan Petamburan bertujuan agar Rizieq Shihab bisa ditahan.

Kuasa hukum Rizieq, Muhammad Kamil Pasha mempertanyakan serius pasal tersebut yang dikaitkan dengan kasus Petamburan.

Sebab, pada tahap penyidikan pasal 160 KUHP tidak ada. 

Hal itu tertuang dalam surat permohonan sidang gugatan praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Bahwa masuknya pasal 160 KUHP pada penyidikan dipertanyakan dengan serius. Pada prinsipnya esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang," ujar Kamil di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (4/1/2021).

Selain itu Pasal 93 jo pasal 9 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juga salah bila disangkakan kepada pemohon.

Sebab, lanjut Kamil, selain tidak ada penetapan karantina wilayah juga tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan oleh pemerintah pusat.

"Karena selain tidak ada penetapan karantina wilayah, juga tidak ada penetapan kedaruratan kesehatan dalam hal ini karantina wilayah dan PSBB yang diumumkan oleh pemerintah pusat," lanjutnya. 

Penulis: Satrio Sarwo Trengginas
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved