Breaking News:

Kata Ahli Bahasa Soal Penghasutan di Kasus Rizieq Shihab: Kalau Tokoh yang Bicara, Massa Akan Datang

Polda Metro Jaya menghadirkan Ahli Bahasa dari Universitas Nasional, Wahyu Wibowo. dalam filsafat bahasa, penghasut gunakan kata yang dapat meyakinkan

TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim
Suasana sidang praperadilan atas penetapan tersangka Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021). Polda Metro Jaya menghadirkan Ahli Bahasa dari Universitas Nasional, Wahyu Wibowo. dalam filsafat bahasa, penghasut gunakan kata yang dapat meyakinkan 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Polda Metro Jaya menghadirkan Ahli Bahasa dari Universitas Nasional, Wahyu Wibowo, dalam sidang praperadilan atas penetapan tersangka Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

Sama seperti ahli hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa yang juga dihadirkan sebagai saksi, pertanyaan untuk Wahyu masih seputar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang menjerat Rizieq Shihab.

Tim hukum Polda Metro Jaya mulanya bertanya terkait tindak pidana penghasutan dengan analogi undangan ulang tahun.

"Iya berarti dia memang menghasut, sehingga orang terprovokasi terhasut untuk datang ke ulang tahun ibu," kata Wahyu di ruang sidang utama.

Wahyu menjelaskan, undangan tersebut akan berdampak jika orang yang mengundang adalah tokoh.

Dalam filsafat bahasa, jelas Wahyu, penghasut biasanya menggunakan kata-kata yang dapat meyakinkan orang.

"Kemudian tergantung juga siapa yang berbicara. Kalau Ibu (bukan tokoh), mungkin tidak ada yang datang. Kalau ibu tokoh, mungkin juga massa yang mendengar tokohnya akan datang, menghadiri kegiatan ulang tahun ibu tadi," ujar dia.

Baca juga: Jauh-jauh Pulang Merantau dari Kalimantan, Istri Malah Sedang Asyik Selingkuh dengan Kepala Dusun

Saat ditetapkan sebagai tersangka, Rizieq Shihab dijerat pasal berlapis, salah satunya adalah Pasal 160 KUHP.

Selain itu, Rizieq Shihab juga dikenakan Pasal 216 KUHP tentang menghalangi pejabat dan Pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan.

Halaman
12
Penulis: Annas Furqon Hakim
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved