Antisipasi Virus Corona di Bekasi
Wali Kota Bekasi Salah Kaprah, Pengendalian Covid-19 Bukan Dilihat dari Tingkat Kesembuhan
Rahmat Effendi disebut salah kaprah dalam menyikapi sebaran kasus Covid-19 di wilayahnya, hal ini menyusul penetapan zona kerawanan merah
Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi disebut salah kaprah dalam menyikapi sebaran kasus Covid-19 di wilayahnya, hal ini menyusul penetapan zona kerawanan yang masuk dalam kategori merah.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya sejauh ini tidak lagi melihat zona kerawanan karena hal itu bersifat fluktuatif.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kata dia, mementingkan bagaimana angka kesembuhan Covid-19 meningkat, lalu angka kematian yang menurun.
"Kan kalau sekarang fluktuatif, kita jangan lihat zona merahnya tetapi pertama dilihat angka kesembuhannya, kedua rendahnya angka kematian," kata Rahmat di Stadion Patriot, Selasa (19/1/2021).
"Ketiga kita bisa mengendalikan dan juga yang tidak kalah penting sebelum vaksinasi, ada kepatuhan warga masyarakat, itu akan alat pelengkap prokotol kesehatan," tambahnya.
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan, indikator pengendalian pandemi harus dilihat dari sedikitnya tingkat penularan Covid-19.
Baca juga: Driver Ojol Provokasi Pengendara Fortuner Sebelum Dikeroyok: Gebrak Kap Mobil, Acungkan Jari Tengah
Berdasarkan data di situs corona.bekasikota.go.id, total kasus kumulatif hingga hari ini tembus 19344, dari total kumulatif itu, sebanyak 17318 telah dinyatakan sembuh.
Lalu terdapat 1411 kasus aktif atau masih dalam masa isolasi mandiri maupun di fasilitas kesehatan, serta 327 kasus terkonfirmasi meninggal dunia.
"Itu (angka kesembuhan dan kematian) indikator yang salah kaprah yang dipakai satgas untuk kelihatannya kita bisa mengendalikan pandemi, jadi saya sarankan jangan lagi pakai indikator itu," tegas dia.
Menurut dia, Satgas Covid-19 baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat, harus berpatokan pada indikator kasus terkonfirmasi.
Makin sedikit tingkat sebaran kasus, baru bisa dikatakan pemerintah mampu mengendalikan pandemi Covid-19.
Baca juga: Sempat Berpapasan dan Terekam CCTV, Pencuri Motor di Bintara Gasak Motor Jamaah Masjid
"Indikator yang harus dipakai itu satu, indikator testing yang harus terus meningkat, indikator kasus yang terkonfrimasi, kemudian indikator kasus yang dirawat di rumah sakit, indikator kematian dari mereka yang dirawat di rumah sakit," terangnya.
"Karena kalau kesembuhan meningkatkan, tapi sebagian besar kasus OTG (orang tanpa gejala), itukan sama saja kebohongan publik yang terus dipakai pemerintah," tegas dia.
Mulai dari Kafe, Restoran Hingga Warnet Disegel Satpol PP Kota Bekasi Selama Penerapan PPKM |
![]() |
---|
Denda Pelanggar Prokes di Kota Bekasi Mencapai Rp 42 Juta |
![]() |
---|
Kasus Covid-19 Bisa Ditekan, Kampung Tangguh di Cabagbungin Bekasi Mulai Menuai Hasil |
![]() |
---|
Dinkes Kota Bekasi Kemungkinan Bakal Gelar Tahap Dua Vaksinasi Covid-19 Secara Massal |
![]() |
---|
10.000 Sasaran Vaksin Tahap Dua di Kota Bekasi Sudah Terdata, Penyuntikan Dimulai Pekan Depan |
![]() |
---|