Breaking News:

Majelis Hakim PN Depok Tolak Nota Keberatan Syahganda Nainggolan, Penasihan Hukum Minta Ini

Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa.

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Muhammad Zulfikar
Istimewa Via tribunnews
Aktivis sekaligus Deklarator KAMI Syahganda Nainggolan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan terdakwa Syahganda dan kuasa hukumnya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Pengadilan Negeri Depok kembali menyidangkan perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Syahganda Nainggolan.

Persidangan berlangsung secara online di mana terdakwa Syahganda Nainggolan tak dihadirkan di ruang sidang.

Syahganda merupakan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Humas Pengadilan Negeri Depok, Nanang Herjunanto, mengatakan agenda sidang terdakwa Syahganda berupa putusan sela.

Hasilnya, majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa.

Baca juga: Begini Suasana di Posko JICT II saat Hari Terakhir Perpanjangan Operasi SAR SJ-182

"Menyatakan menolak keberatan dari penasehat hukum terdakwa,” ucap Nanang mengulang putusan sela yang dibacakan hakim ketua Ramon Wahyudi, Kamis (21/1/2021).

Majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara di sidang pada 28 Januari 2021.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No 691/Pid.Sus/2020/PN.Dpk atas nama terdakwa Syahganda Nainggolan,” imbuh Nanang.

Majelis hakim juga meminta penangguhan biaya perkara sampai putusan akhir.

Baca juga: Sandiaga Uno Sambangi Gedung KPK, Irit Bicara Saat Tiba di Gedung Merah Putih

Baca juga: Sosok Ini Muluskan Listyo Sigit saat Tes Kapolri, Sewaktu Kombes Masuk Tim Tito Karnavian Tribrata 1

Baca juga: Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini, 21 Januari 2021: Al Bertekad Tak Akan Melepaskan Andin

Syahganda terjerat kasus hoaks atau berita bohong penghasutan aksi penolakan Omnibus Law di Jakarta beberapa waktu lalu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved