Breaking News:

Tunjangan ASN Dipotong 50 Persen, TGUPP Hanya 25 Persen, PDIP: Pak Anies Diskriminatif dan Egois

Gembong Warsono menyoroti pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50 persen yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan di tengah pandemi

TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono. Gembong Warsono menyoroti pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50 persen yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan di tengah pandemi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50 persen yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, Anies di sisi lain ternyata hanya memotong penghasilan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar 25 persen.

Gembong menilai, kebijakan yang diambil mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat diskriminatif.

Gembong menjelaskan, awalnya anggaran gaji TGUPP di dalam APBD 2020 adalah Rp 19,88 miliar.

Kemudian, anggaran itu diubah menjadi Rp 14,51 miliar dalam APBD Perubahan 2021.

"Menurut info yang kami terima, realisasi anggaran gaji TGUPP tahun 2020 adalah Rp 14,48 miliar. Artinya gaji TGUPP tidak dipotong 50 persen seperti yang diberlakukan kepada PNS," ucapnya, Kamis (21/1/2021).

Adapun aturan soal pemotongan tunjangan ASN DKI tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020.

Baca juga: 3 Anak King Kobra Baru Ditemukan, Perumahan Padat Penduduk di Tangerang Jadi Sarang Ular Berbisa

Baca juga: Simak Daftar Reedem Code Mobile Legends: Bang Bang Hari Kamis 21 Januari 2021

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pembayaran tunjangan ASN bakal dicicil oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pada tahun 2020, ASN DKI Jakarta hanya akan mendapatkan tunjangan sebesar 50 persen.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam acara 1 tahun Fraksi PDI-Perjuangan, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, dalam acara 1 tahun Fraksi PDI-Perjuangan, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020). (TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat)

Kemudian, 25 persen lagi baru dibayarkan di tahun 2021. Sedangkan, 25 persen sisanya dipotong dengan alasan refocusing anggaran.

"Kami juga menerima info bahwa di dalam draf Pergub Nomor 49 Tahun 2020 itu awalnya TGUPP termasuk yang akan kena pemotongan gaji 50 persen," ujarnya.

Namun, Gembong heran, ternyata draf tersebut diubah dan tidak kena pemotongan 50 persen.

"Ini adalah cerminan dari kebijakan yang diskriminatif, oportunis, dan egois dari Gubernur Anies," kata dia.

Baca juga: Ular Sanca 3 Meter Sembunyi di Balik Ember Kamar Mandi, Warga Kaget; Ada yang Jatuh dari Atas Plafon

"Para PNS dan keluarganya harus hidup dengan penghasilan 50 persen, tapi gaji anggota TGUPP hanya dipotong 25 persen. Ini jelas tidak adil," tambahnya menjelaskan.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved