Breaking News:

Polda Metro Jaya Minta Tambahan 50 Kamera ETLE ke Pemprov DKI, Ini Alasannya

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah mengajukan proposal kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menambah kamera ELTE.

Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Wahyu Septiana
KOMPAS.COM/MAULANA MAHARDHIKA
Poldan Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang akan diuji coba pada Oktober 2018 sepanjang jalur Thamrin hingga Sudirman. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah mengajukan proposal kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menambah kamera ELTE. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah mengajukan proposal kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menambah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Saat ini, Polda Metro Jaya baru memiliki 53 kamera ETLE yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

"Saat ini kan di Polda Metro Jaya sendiri sudah dua tahap, tahap pertama ada 13 kamera, tahap kedua ada 40 kamera total sekarang ada 53 kamera," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Jumat (22/1/2021).

Tahun ini, lanjut Sambodo, pihaknya mengajukan proposal penambahan 50 kamera ETLE kepada Pemprov DKI.

"Nah di tahun 2021 ini kita juga mengajukan proposal ke Pemda DKI untuk melanjutkan program ETLE ini paling tidak dengan penambahan kurang lebih 50 kamera," ujar dia.

Menurutnya, kamera ETLE terbukti efektif untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas di Jakarta.

Terlebih, dikatakan Sambodo, di masa pandemi Covid-19 ini ETLE berguna mengurangi interaksi petugas dengan pelanggar.

Baca juga: Krisis Makam di Jakarta, Pemprov DKI Buka Lahan Khusus Covid-19 di Bambu Apus

"Tentu ini amat sangat aman akan mengurangi kemungkinan resiko penularan dari masyarakat ke petugas ataupun dari petugas ke masyarakat," ucap Sambodo.

Selain itu, Sambodo menyebut terpasangnya kamera ETLE dapat menghilangkan kemungkinan praktik suap saat terjadi pelanggaran.

"Dan dari sisi transparansi luar biasa karena menghilangkan kemungkinan terjadinya negosiasi dan sebaginya antara petugas dan masyarakat karena semua berjalan dengan aturan," kata dia.

Baca juga: Anak Gugat Ibu Kandung karena Mobil Fortuner, Minta Bayar Sewa Rp200 Juta: Beda Pengakuan

"Tidak ada tata muka antara oetugas dan sih masyarakan. Tentu ini sangat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas polri khsusunya polantas dalam pelaksanaan tugasnya," pungkasnya.
 

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved