Antisipasi Virus Corona di DKI
3 Tuntutan Gubernur Anies ke Pemerintah Pusat Soal Penanganan Covid-19 di Jabodetabek
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Pasalnya, wilayah tersebut kini menjadi episentrum penularan Covid-19 di Indonesia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, Anies terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait hal ini.
Ia mengatakan, ada tiga tuntutan yang diminta Anies kepada pemerintah pusat terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang baru saja diperpanjang hingga 8 Februari mendatang.
"Harapan kami awalnya (PPKM) Jakarta dan Bodetabek, ternyata pemerintah tidak hanya menyamakan Jabodetabek, tapi juga menyamakan Jawa dan Bali," ucapnya, Jumat (22/1/2021) malam.
Kemudian, tak hanya waktunya saja yang disamakan, tapi juga kebijakan pengetatan yang diterapkan pemerintah seragam.
Sehingga, kebijakan pengetatan yang dilakukan seluruh daerah se-Jawa dan Bali sama.
"Ternyata tidak hanya periodisasi, tetapi substansi kebijakannya juga disamakan, ini luar biasa," ujarnya di Balai Kota Jakarta.
"Ini sudah jauh lebih baik dari yang kami harapkan dan kami minta," tambahnya menjelaskan.
Setelah dua tuntutan pertama dikabulkan, Ariza berharap, pemerintah pusat juga mau memberi dukungan terhadap peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.
Baca juga: Tak Membuat Dompet Tipis, Lirik Spesifikasi dan Harga Sepeda Gunung Polygon Cascade
Baca juga: Mengenal Sosok Iptu Novita Rindi, Polwan Berhijab yang Dampingi Komjen Listyo di Fit And Proper Test
Terlebih, DKI kini tengah dilanda krisis ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 lantaran banyak warga Bodetabek yang dirawat di rumah sakit rujukan.
"Kami juga mendorong, meminta, dan berharap selain dukungan kepada daerah-daerah lain, mohon juga perhatian dukungan kepada Jabodetabek, terutama Bodetabek," kata dia.
Soal tuntutan ketiga ini, Ariza menekankan pada peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah penyangga ibu kota.
Tujuannya agar fasilitas kesehatan khusus Covid-19 di DKI tak terbebani lagi oleh pasien dari Bodetabek.
"Leadernya itu di sana, kami kan sebagai provinsi tidak enak kalau ikut menentukan aturan yang mengatur daerah Bodetabek, karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat," tuturnya.