Breaking News:

Kuasa Hukum Paman BirinMu Sampaikan 951 Bukti Tertulis di Sidang MK

Andi Syafrani, salah satu anggota tim kuasa hukum Gubernur Paman BirinMu menyatakan, dalam Eksepsi ditegaskan bahwa permohonan tidak sesuai ketentuan

(KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambar diambil pada Selasa (10/10/2017). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin kembali menggelar sidang Sengketa Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun agenda sidang kedua ini adalah mendengarkan Jawaban KPU Kalsel, Keterangan Pihak Terkait (Gubernur terpilih), dan Keterangan Bawaslu Kalsel.

Adapun Tim Kuasa Hukum Sahbirin Noor dan Muhidin atau Paman BirinMu menyampaikan tanggapan setebal 277 halaman dan alat bukti tertulis sebanyak 951 buah untuk membantah tuduhan dari Calon Gubernur Kalsel Denny Indrayana dalam permohonannya.

Andi Syafrani, salah satu anggota tim kuasa hukum Gubernur Paman BirinMu menyatakan, dalam Eksepsi ditegaskan bahwa permohonan tidak sesuai ketentuan, yaitu Peraturan MK Nomor 6 tahun 2020.

Dengan membuat Pengantar dalam Permohonan, Denny Indrayana dinilai telah membuat penyeludupan dalil-dalil dan menghindari pembuktian. Padahal kata Andi dalam Pendahuluan tersebut, pemohon memuat tuduhan-tuduhan serius yang harusnya dibuktikan agar tidak jadi fitnah.

AHY Sebut Ada Upaya Kudeta di Partai Demokrat, Moeldoko Singgung Pemimpin Jangan Baperan

Moeldoko Klarifikasi Soal Tudingan Dirinya Ingin Kuasai Demokrat

“Dalam Eksepsi juga dinyatakan permohonan Denny Indrayana tidak jelas karena banyak kontradiksi baik dalam posita maupun petitumnya. Selain itu tuduhan-tuduhannya hanya membuat daftar TPS tanpa menjelaskan locus, Tempus, dan modus secara jelas, serta tidak jelas juga korelasinya dengan perhitungan hasil perolehan suara pasangan calon,” kata Andi di Jakarta, Senin (1/2/2021).

Dia menambahkan, tuduhan-tuduhan pemohon hanya mengulang dari laporan-laporan yang sudah diperiksa dan diputuskan Bawaslu.

“Hal yang aneh adalah adanya dalil Pemohon yang meminta perolehan suara Pemohon sendiri di Kabupaten Tapin untuk dinihilkan. Ini artinya Denny rela mengabaikan suara pendukungnya sendiri. Padahal jumlah pemilih tersebut cukup banyak, yaitu ribuan suara pemilihnya,” tutur Andi.

“Tebalnya permohonan pemohon di MK bukan mendalil, tapi hanya mengetik, yakni hanya membuat daftar TPS semata. Padahal dalam daftar tersebut tidak dijelaskan tentang pelanggaran apa yang terjadi sesungguhnya. Tuduhan ini seakan menyatakan bahwa penyelenggara Pilkada di TPS-TPS tersebut bersalah, padahal tidak ada satupun kejadian pelanggaran ada di sana dan itu disaksikan oleh saksi-saksi Pemohon sendiri di TPS,” tambahnya.

Andi melanjutkan, pada sidang pendahuluan, tim kuasa hukum pemohon mengatakan tidak ada perubahan terhadap perbaikan permohonan yang diserahkan saat itu. Namun faktanya lanjut Andi, berdasarkan keterangan yang dibacakan di persidangan dan tertulis dalam Risalah Sidang, terdapat fakta baru yang ditambahkan Pemohon.

“Karenanya, tim kuasa hukum Pemohon diduga berbohong di hadapan Hakim MK. Prinsipnya seluruh dalil Pemohon ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak berdasarkan fakta dan alasan hukum yang dapat diterima, tapi hanya berdasarkan asumsi semata. Sidang berikutnya adalah menunggu putusan Sela dari Mahkamah Konstitusi terkait apakah akan dilanjut pada pembuktian atau dianggap telah selesai. Waktunya menunggu informasi tertulis dari MK,” tutur Andi.

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Berikan Keterangan di Sidang MK, Kuasa Hukum Paman BirinMu Sertakan 951 Bukti Tertulis

Editor: Muhammad Zulfikar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved