Anggota Baleg Fraksi PDIP Sebut Revisi UU Pemilu Tidak Perlu Dilanjutkan

Menurutnya, pandangan Presiden Joko Widodo pasti akan didengar oleh partai politik di DPR.

Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan tidak setuju dengan Revisi Undang-Undang Pemilu.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, sikap partainya tidak perlu ditanyakan lagi.

"Bila Presiden sudah menyatakan demikian, maka itu isyarat bahwa Revisi UU Pemilu tidak perlu dilanjutkan. Tidak perlu ditanyakan lagi (PDIP setuju atau tidak)," kata Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Kamis (4/2/2021).

Menurutnya, pandangan presiden pasti akan didengar oleh partai politik di DPR.

Apalagi setiap rencana resivi atau pembentukan UU akaan dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Pandangan Presiden tentu akan sangat diperhatikan oleh parpol-parpol di Senayan. Pembentukan UU merupakan hasil pembicaraan bersama DPR dan Pemerintah," ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 lalu pada Kamis (28/1/2020).

Sekitar 15 orang anggota TKN diundang Jokowi ke Istana Negara.

Para anggota TKN mayoritas berbatik dan masker berkumpul di salah satu ruangan Istana sebelum bertemu dengan Jokowi.

Dalam pertemuan itu, Jokowi membicarakan sejumlah isu terkini.

RUU Pemilu menjadi salah satu pembahasan karena sedang hangat.

Jokowi mendengar masukan dan aspirasi dari mantan anggota TKN.

Dirinya menyampaikan pandangannya terkait isu RUU Pemilu ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengisyaratkan menolak revisi UU Pemilu. Khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved