Lengserkan AHY dan Bergabung ke Tim Kudeta, DPC Demokrat di Sulut Ditawari Uang Pelicin Rp100 Juta

TRIBUNJAKARTA.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di wilayah Bolaang Mongondow Raya sempat ditawari uang Rp100 juta untuk bergabung ke tim kudeta.

Rencana tim kudeta yaitu untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisi ketua umum.

Isu adanya rencana pihak-pihak tertentu yang ingin mengkudeta Partai Demokrat terus bergulir dan semakin memanas.

DPC itu ditawari uang Rp 100 juta untuk bergabung dengan 'tim kudeta' tersebut.

Cerita ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, Billy Lombok.

"Ada di Bolmong Raya, tapi DPC tersebut menolak dan tidak menerima uang yang ditawarkan," ungkap Lombok, Rabu (4/2/2021).

Namun, ia tak menjelaskan secara rinci DPC kabupaten atau kota mana yang mendapatkan tawaran tersebut.

• Berharap Diperbaiki, Warga Mengeluh Sebagian Jalan Dato Kramat Jati Rusak dan Tergenang Saat Banjir

• Ramalan Shio Kamis 4 Februari 2021, Ada yang Ingin Menyendiri Jauh dari Keramaian Hari Ini

• Sempat Berhenti Sementara, Transjakarta Rute Blok M - Cipedak Beroperasi Kembali 

Di mana, wilayah Bolaang Mongondow Raya ada beberapa daerah, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Kotamobagu.

Wakil Ketua DPRD Sulut itu kembali menegaskan, bahwa Partai Demokrat tetap mendukung AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Sebelumnya, Lombok juga menegaskan hal yang sama.

"Kongres sudah menetapkan, sekaligus dengan arah dan tujuan partai. Jelas bahwa seluruh jajaran partai tegak lurus dengan hasil keputusan kongres," ujarnya.

Dikatakannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Bastian sudah menerima berbagai penyampaian dari tiap ketua DPC, langkah-langkah organisatoris yang sudah dilakukan.

"Kami meminta agar Ketum (AHY) kami dan jajarannya tidak diganggu konsentrasinya dalam menjangkau kebutuhan rakyat ke seluruh pelosok. Konsentrasi ini tentunya dibutuhkan sebagai jawaban harapan masyarakat terhadap Partai Demokrat," tandasnya.

• Zaim Saidi Pendiri Pasar Muamalah yang Gunakan Dinar & Dirham, Belajar Ekonomi Syariah Sampai Afrika

Sebelumnya

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat pimpinan khusus.

Rapat ini digelar untuk membahas terkait adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

AHY menyebut, tokoh yang akan mengambil alih itu, akan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," katanya.

Dan para pelaku, kata Agus, merasa yakin pasti sukses karena didukung para pejabat tinggi lain.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujarnya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," pungkasnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, yakni Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para keder Demokrat lainnya.

Seret Nama Marzuki Alie

Politikus Senior Partai Demokrat Marzuki Alie sempat disebut telah menyindir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2015, kini dituding terlibat kudeta Partai Demokrat.

Nama Marzuki Alie disebut-sebut ikut andil dalam isu kudeta Partai Demokrat.

Sebelumnya, Marzuki Alie sempat disebut-sebut telah menyindir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ruhut Sitompul yang kala itu menjabat sebagai Juru Bicara Partai Demokrat.

Ketika itu kader Demokrat meminta SBY agar menjadi ketua umum untuk kedua kalinya.

"Kader sudah minta Pak SBY (kembali menjadi ketua umum), dia (Marzuki) katakan 'eh lupa, katanya cuma mau sebentar'."

"Yang begitu pantas, enggak? Apa pantas seorang yang pernah dibesarkan partai bicara begitu kepada Pak SBY?" ujar Ruhut di sela-sela acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (5/7/2015).

Mengutip Kompas.com, Marzuki Alie beberapa kali pernah mengkritik SBY yang ingin kembali maju sebagai calon ketua umum Demokrat sebelum Kongres IV digelar di Surabaya pada Mei 2015.

• Kurang Hati-hati, Mobil Toyota Rush Menyeruduk Taman Suropati

• Ada Wacana Penundaan Pilkada, Pemprov DKI Akan Ikuti Keputusan Pemerintah Pusat 

Pasalnya, menurut Marzuki, SBY pernah berjanji tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum periode 2015-2020.

Hingga pada akhirnya, Marzuki mengalah untuk maju sebagai calon ketua umum.

Pasca-SBY terpilih, Marzuki Alie saat itu memberikan sinyal ia akan keluar dari Demokrat.

Kala itu, Marzuki tak masuk dalam kepengurusan Demokrat di bawah pimpinan SBY.

Ia mengaku sudah tak ada ruang untuk dirinya berpolitik di Demokrat karena tak masuk dalam struktur apapun.

• Ramalan Shio untuk Shio Babi di Tahun 2021: Dapat Penghasilan dari Investasi Menguntungkan

"Dengan tidak masuk dalam struktur apapun, tidak ada ruang yang diberikan oleh partai untuk mengabdi lagi di Partai Demokrat," kata Marzuki melalui pesan singkat, Sabtu (4/7/2015).

Tak hanya itu, Marzuki saat itu juga tak diundang hadir dalam rapat pimpinan nasional Partai Demokrat yang digelar di JCC Senayan pada Juli 2015.

"Jadi bukan saya yang tidak ingin berbuat lagi untuk Partai Demokrat, tapi SBY-lah yang menentukan bahwa kita tidak perlu lagi ada dalam Partai Demokrat," tandas dia.

Kini Dituding Terlibat Rencana Kudeta Demokrat

Isu terkait rencana kudeta Partai Demokrat semakin memanas.

Sejumlah nama disebut-sebut terlibat dalam rencana tersebut.

Satu di antaranya adalah Marzuki Alie yang merupakan politikus senior Demokrat.

Mendengar namanya disebut sebagai satu diantara sosok yang merencakan kudeta terhadap Demokrat, Marzuki Alie pun buka suara.

"Kudeta apa si? Lalu kenapa memangnya, misalnya ada? Kok ramai."

"Partai biasa ada gonjang-ganjing, ada trik kanan, trik kiri, ada suka tidak suka," ujar Marzuki Alie saat dihubungi, Jakarta, Selasa (2/2/2021), dilansir Tribunnews.

Ia menilai, seharusnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tak menjadi pemimpin yang cengeng.

Menurutnya, seorang pemimpin harus bisa mengkonsolidasikan kekuatan di bawahnya.

• Ada Wacana Penundaan Pilkada, Pemprov DKI Akan Ikuti Keputusan Pemerintah Pusat 

"Seorang pemimpin harus mampu mengkonsolidasikan kekuatan di bawahnya."

"Tidak usah cengeng, mau surati Pak Jokowi, jangan cengeng lah," ujar mantan Ketua DPR RI ini.

"Artinya, pimpin secara profesional, tegaskan aturan partai, mekanisme partai diikuti," imbuh dia.

Tak hanya itu, Marzuki juga menilai AHY tak memiliki etika karena mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masalah partai.

Karena itu, ia meminta agar AHY bisa bersikap lebih bijaksana dalam memimpin Demokrat.

"Beliau orang muda, bagus. Tapi mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik."

"Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama presiden, klarifikasi ke presiden, etikanya tidak ada," tutur Marzuki.

"Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu, tidak enak juga."

"Pasti tidak mungkinlah Pak Jokowi menanggapi itu, kan tidak pas juga."

"Kalau ada orang, si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya, jangan orang-orang sekitarnya nuduh-nuduh," pungkas dia.

Langsung Hubungi SBY

Mendengar namanya disebut terlibat rencana kudeta terhadap Partai Demokrat, Marzuki Alie pun langsung menghubungi Ketua Majelis Tinggi Demokrat, SBY.

Mengutip Tribunnews, Marzuki menghubungi SBY via WhatsApp.

Dalam pesannya, Marzuki meminta agar tuduhan yang ditujukan padanya dibuktikan.

"Saya sudah WA (WhatsApp) ke Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), saya minta tolong dibuktikan."

"Kalau tidak bisa buktikan, saya minta dia disanksi sesuai AD/ART partai," kata Marzuki, Selasa (2/2/2021).

Ia menganggap tuduhan yang ditujukan padanya tak memiliki dasar dan bukti.

Marzuki bahkan memberikan ancaman jika tuduhan padanya sama sekali tak terbukti.

Ia meminta agar AHY mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Demokrat.

"Kalau dia bisa buktikan, ayo buktikan. Tapi kalau tidak bisa buktikan, awas loh."

• Hadiah Ultah Syekh Ali Jaber Hari Ini Batal Diberikan, Hasan Tak Berharap Ayah Hadir di Mimpinya

"Kalau AHY nuduh saya tidak bisa buktikan, dia mundur dari Ketua Umum, kalau dia nyebut nama saya," pungkas dia.

Dikutip dari Kompas.com, nama Marzuki Alie disebut politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Selain Marzuki, Rachland menyebut tiga nama lainnya, yakni Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," ungkap Rachland lewat pesan singkat, Selasa.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, juga menyebut nama lainnya yang diduga terlibat, yakni Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," beber Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Adanya rencana kudeta terhadap Demokrat ini pertama kali diungkap AHY dalam konferensi pers di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, AHY mengatakan ada lima sosok yang terlibat dalam gerakan kudeta Demokrat.

Mereka adalah satu kader aktif, satu kader yang sudah enam tahun tak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan karena kasus korupsi, satu kader yang telah keluar tiga tahun lalu, dan satu nonkader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPC Demokrat di Sulut Sempat Ditawari Uang Rp 100 Juta oleh "Tim Kudeta", Namun Menolak" dan Tribunnews.com dengan judul AHY Ungkap 'Rencana Kudeta' Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?