Virus Corona di Indonesia

Hotel dan Rumah Makan Terpuruk, PHRI: Jika Opsi Lockdown Akhir Pekan, 750 Restoran Tutup Permanen

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa opsi ini bisa berdampak semakin parah pada hotel dan restoran

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Wahyu Aji
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Virus Corona 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai bahwa usulan diberlakukannya lockdown akhir pekan, akan semakin memberatkan para pengusaha hotel dan restoran di Jakarta.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan bahwa opsi ini bisa berdampak semakin parah pada hotel dan restoran yang kini sudah cukup terpuruk selama pandemi Covid-19

"(Opsi) Lockdown Akhir Pekan ini terlalu mendadak dan akan semakin memberatkan pelaku usaha khususnya Hotel dan Restoran di Jakarta. Sebelum mengeluarkan kebijakan tentang Lockdown Akhir Pekan ini, hendaknya Pemda DKI Jakarta mengadakan dialog dengan pihak yang terlibat seperti para Pelaku Usaha," kata Sutrisno Iwantoro, Jumat (5/2/2021).

"Hotel dan restoran berada di dalam situasi yang sangat terpuruk," imbuhnya.

Ia mengatakan, bahwa usulan diterapkannya lockdown akhir pekan terkesan terlalu mendadak.

Padahal, baik hotel dan restoran sudah memiliki daftar acara yang harus digelar. Seperti pertemuan khusus, atau acara pernikahan dalam skala kecil-kecilan.

Hal ini akan berdampak pada pembatalan dan pengembalian uang apabila opsi tersebut berjalan.

"Untuk hotel, tamu hotel pun harus check out lebih awal dari seharusnya karena mereka tidak boleh keluar dari area hotel pada saat lockdown sedang berjalan," katanya.

Berdasarkan survei PHRI Pusat pada bulan September 2020, ditemukan ada sekitar 1.033 restoran harus terpaksa tutup permanen.

Survei ini dilakukan terhadap 9.000 lebih restoran di seluruh Indonesia, dengan 4.469 responden.

"Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, bisa diperkirakan sekitar 125 – 150 restoran yang tutup per bulan. Jika Opsi ini berjalan, bisa dipastikan penutupan restoran secara permanen akan mencapai sekitar 750," imbuhnya.

Berdasarkan hasil pertemuan PHRI pada Kamis, 4 Februari kemarin setidaknya ada 5 point yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI Jakarta sebelum menerapkan lockdown akhir pekan.

Seperti restoran yang sudah menerapkan protokol kesehatan agar diberikan pengecualian untuk buka sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas duduk makan menjadi 50%, juga melakukan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus dan mendisiplinkan masyarakat, terutama pada klaster utama penularan, ditingkat RT/RW kelurahan dan kecamatan.

Juga memperbanyak fasilitas umum seperti cuci tangan, penyediaan masker dan jika mungkin adalah face shield ditengah masyarakat terutama di klaster utama penular.

Khusus untuk pusat perbelanaan agar dapat disediakan GeNose.

Kemudian, juga PHRI meminta pemerintah tidak membuat kebijakan sama rata untuk semua, yang dikhawatirkan akan memperburuk situasi ekonomi.

"Mohon dipertimbangkan kelonggaran bagi pelaku usaha yang sudah dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan," kata dia.

"Juga mohon ada skema bantuan yang dialami oleh Hotel dan Restoran akibat pengetatan, kerugian dalam hal Pajak Restoran (Pb1) agak tidak disetorkan ke Pemda DKI Jakarta tetapi digunakan untuk menolong pelaku usaha, pembebasan PBB untuk hotel dan restoran independent, pembebasan pajak reklame hotel dan restoran, juga pengurangan pembayaran biaya listrik dan air," imbuhnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved