Breaking News:

Pengamat Dukung Presiden Jokowi Tolak Revisi UU Pemliu

Presiden Joko Widodo mengumpulkan mantan tim suksesnya di Pilpres 2019 lalu pada Kamis (28/1/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan tidak setuju dengan Revisi Undang-Undang Pemilu.

Direktur Eksekutif Indonesia Publik (IPI) Karyono Wibowo sependapat dengan sikap tersenit.

Menurutnya, DPR tidak perlu setiap jelang Pemilu merubah undang-undang.

"Harapan Presiden Joko Widodo agar undang-undang mengenai Pemilu dan Pilkada tidak direvisi setiap tahun, menurut saya perlu menjadi perhatian para politisi di DPR. Dalam hal ini, secara prinsip saya sependapat, jangan terlalu sering melakukan perubahan undang-undang," kata Karyono, Kamis (4/2/2021).

Dia menuturkan, tidak hanya undang-undang Pemilu yang kerap direvisi, tapi berlaku juga bagi undang-undang lainnya.

Revisi undang-undang juga sebaiknya dilakukan jika ada alasan yang mendasar, penting dan mendesak.

"Perubahan bisa dilakukan jika ada pasal-pasal yang dipandang tidak relevan, merugikan masyarakat bangsa dan negara, tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi serta bertentangan dengan perarutan perundang-undangan lainnya. Pada pokoknya perubahan undang-undang didasarkan pada kepentingan umum," ujarnya.

Namun, lanjut dia pada akhirnya pembahasan RUU Pemilu dan Pilkada yang memperdebatkan soal pelaksanaan pilkada akan ditentukan oleh proses politik sesuai mekanisme.

Jika ditelusuri, perkembangan sementara, ada 6 fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PKB dan PAN yang setuju pilkada 2024.

Sementara, 3 fraksi lainnya PKS, Demokrat dan Nasdem tetap pada pendirian agar normalisasi pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved