BLT Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Bakal Diganti, Karyawan Swasta Bisa Dapat Rp 3,5 Juta, Ini Syaratnya

TRIBUNJAKARTA.COM - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) berupa bantuan langsung tunai BLT subsidi gaji Rp 2,4 juta memang tidak dianggarkan tahun ini.

Akan tetapi, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah mengatakan ada program pengganti dimana tiap karyawan swasta bisa dapatkan Rp 3,55 juta.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan anggaran untuk bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji akan dialokasikan untuk Kartu Prakerja.

Padahal pada tahun 2020 lalu, karyawan swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bergaji di bawah Rp 5 juta mendapat BLT subsidi gaji melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, program pemerintah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) memang tidak dialokasikan di APBN 2021.

Namun demikian, alokasi bantuan sosial subsidi upah/gaji telah dialihkan pemerintah melalui program Kartu Prakerja.

Dia menjelaskan, program Kartu Prakerja dengan dana bantuan Rp 3,55 juta kini telah diubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.

• Jangan Gagal Lagi di Kartu Prakerja Gelombang 12, Simak Tips Unggah Dokumen di www.prakerja.go.id

• Susi Pudjiastuti Diserang di Media Sosial dan Disebut Kadrunwati, Ternyata Ini Aktivitasnya Terkini

• Jelang Pendaftaran Seleksi CPNS 2021, Ini Intansi yang Berikan Penghasilan Besar ke Pegawainya

• Kepala Kanwilkumham DKI kembali Didemo karena Peredaran Narkoba di Rutan dan Lapas

"Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi berubah," katanya di Cikarang, Rabu (3/2/2021).

"Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," sambung Ida.

"Untuk sekarang, kami tidak menggunakan skema subsidi upah tapi program Kartu Prakerja, yang di situ ada insentifnya tetap dilanjutkan," lanjut Ida.

TONTON JUGA:

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa Kartu Prakerja menjadi bagian dari program Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Program ini telah dialokasikan dari keuangan negara sebesar Rp 20 triliun.

"Kartu Prakerja itu ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian," ujar politisi PKB ini.

"Kami Kementerian ketenagakerjaan menjadi bagian program itu, karena kami punya pelayanan Sisnaker memberikan pelatihan bagi program dari Kartu Prakerja itu sendiri," ujar politisi PKB ini," imbuhnya.