Breaking News:

Wewenang Pengendalian Banjir Kali Bekasi Ada di BBWSCC, Wali Kota: Kalau Kita yang Ambil Nanti Salah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pengendalian banjir kiriman di Kali Bekasi ada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Posko Satgas Covid-19 Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (9/2/2021). Rahmat effendi mengatakan, pengendalian banjir kiriman di Kali Bekasi ada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pengendalian banjir kiriman di Kali Bekasi ada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Dia menjelaskan, BBWSCC merupakan instansi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan Kali Bekasi.

"Mesti dibedakan Kali Bekasi itu ada pada wewenang BBWSCC, kalaupun kita ambil andil ke situ nanti kita salah," kata Rahmat di Stadion Patriot, Selasa (9/2/2021).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, tidak bisa menyediakan anggaran khusus untuk pengendalian banjir di Kali Bekasi, apalagi membuat program antisipasi banjir kiriman.

"Itu adalah kewenangan BBWSCC, itu semua dilakukan oleh mereka mau pake anggaran kita nanti kita yang disalahin," tegas dia.

Pasca-banjir awal 2020 lalu, terdapat sejumlah dinding tanggul Kali Bekasi jebol.

Hingga kini, penanganan baru sebatas perbaikan sementara.

Geger Crazy Rich PIK Disuntik Vaksin, Wagub DKI Minta Surat Apotek Helena Lim Diperiksa Keasliannya

1,3 Juta Formasi CPNS 2021 dan PPPK Bakal Diumumkan Bulan April, Simak Dokumen yang Disiapkan

"Kalau sementara itu darurat, kalau darurat itu harusnya juga dilakukan BBWSCC, kalau kita yang lakukan tetep aja nanti kita salah," tegas dia.

Dia mengaku, program jangka panjang yang akan dilakukan Kementerian PUPR melalui BBWSCC adalah normalisasi Kali Bekasi.

Normalisasi Kali Bekasi lanjut dia, diharapkan dapat ampuh mengendalikan banjir kiriman sehingga tidak melimpas ke pemukiman warga.

Betrand Peto Diroasting Ridwan Remin, Bawa ke Jalur Hukum, Ruben Onsu: Komedi Ada Kode Etiknya

"Udah ada SPK (surat perintah kerja) dari Kementerian PUPR tinggal kita bersama-sama di lapangan untuk sama-sama mengamankan kebijakan itu (normlalisasi)," paparnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved