Akademisi Sebut Ada Potensi Komcad Disalahgunakan untuk Kepentingan Politik

Pemerintah dan DPR seharusnya dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan secara lebih efektif dan efisien.

Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/ SATRIO SARWO TRENGGINAS
ILUSTRASI Sejumlah pasukan TNI tengah melakukan kegiatan pembinaan fisik dengan melakukan long march melintasi wilayah Lenteng Agung. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) segera menyosialisasikan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) tahap pertama tahun 2021 ini.

Rencananya, sosialisasi pembentukan Komcad akan berlangsung pada akhir bulan Januari 2021.

Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Ali Syafaat menilai, Komponen Cadangan mempunyai potensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan politik.

"Komponen Cadangan punya potensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan politik dan berpotensi kekerasan," kata Ali Syafaat dalam diskusi webinar yang bertajuk "Conscientious Objection dan Dilema Komponen Cadangan", Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, Komponen Cadangan saat ini tidak relevan dibentuk lantaran tidak adanya ancaman yang menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saat ini Komponen Cadangan Irelevan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Inisiative, Al Araf menilai pembentukan komponen cadangan belum mendesak.

“Rencana pembentukan komponen cadangan pada saat ini sesungguhnya tidak urgent. Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus untuk memperkuat komponen utamanya yakni TNI dalam memodernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajuritnya guna mewujudkan tentara yang profesional,” kata Al Araf.

“Ketimbang membentuk komponen cadangan. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini kondisi alutsista di Indonesia masih jauh dari ideal dan tingkat kesejahteraan prajurit masih minim,” tambah dia.

Dia mengatakan, pembentukan komponen cadangan tentunya akan menjadi beban baru bagi anggaran sektor pertahanan yang saat ini jumlahnya masih terbatas.

Pemerintah dan DPR seharusnya dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor pertahanan secara lebih efektif dan efisien.

Pembentukan komponen cadangan pada saat ini adalah bentuk dari perencanaan pertahanan yang tidak tepat sasaran.

“Kami memandang salah satu persoalan utama dari aturan tentang Komponen Cadangan adalah mengenai ruang lingkup ancaman yang akan dihadapi oleh komponen cadangan sangat luas,” katanya.

Dalam pasal 4 UU PSDN ruang lingkup ancaman meliputi ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibdrida.

Luasnya ruang lingkup ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri, di mana Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan dan ditujukkan untuk mendukung komponen utama pertahanan negara yakni TNI dalam menghadapi ancaman serangan militer dari negara lain saja.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved