Breaking News:

Integrasi Cegah Banjir, Anak Buah Anies Tegaskan Normalisasi Sungai Warisan Jokowi-Ahok Tetap Ada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bappeda menegaskan kegiatan normalisasi sungai masih tetap berjalan.

TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
ILUSTRASI Aliran Kali Ciliwung di wilayah Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (24/1/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bappeda menegaskan kegiatan normalisasi sungai masih tetap berjalan.

Hal tersebut sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pengendalian banjir di Jakarta dan tidak dihapus dari Perubahan RPJMD 2017-2022.

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono, menjelaskan, kegiatan normalisasi sungai tetap tercantum dalam Bab IV.

Anies Klaim 6 Jam Genangan Bisa Kering, Nyatanya Banjir Jakarta Baru Surut 3 Hari

Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan bersama Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabekpunjur 2020-2024.

Dalam kesepakatan tersebut Kementerian PUPR akan melaksanakan konstruksi pengendalian banjir di kali/sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didukung dengan pengadaan tanah pada lokasi kali/sungai yang akan dikerjakan.

“Secara faktual, Pemprov DKI Jakarta selama ini tetap melakukan pengadaan tanah di kali/sungai yang mendukung pelaksanaan normalisasi oleh Pemerintah Pusat," kata Nasruddin Djoko Surjono dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021).

Pamer Foto Cipinang Melayu Bebas Banjir, Anies Bandingkan Saat Kampanye 2017

Menurutnya, terakhir di tahun 2020, Pemprov DKI telah melakukan proses pengadaan tanah di Sungai/Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, dan Jatikramat senilai sekitar Rp 340 milyar.

"Sedangkan, untuk Kali Angke, pengerjaannya dilakukan di tahun 2021. Pada tahun 2021 ini, anggarannya telah teralokasi senilai sekitar Rp. 1,073 Triliun yang diperuntukkan bagi pengadaan tanah di sungai/kali tersebut di atas dan beberapa lokasi waduk serta sungai dalam sistem pengendali banjir,” katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, Pemprov DKI juga tidak mendikotomikan antara normalisasi sungai dan naturalisasi sungai dalam pengendalian banjir Jakarta.

Keduanya tetap dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intensif dengan Pemerintah Pusat.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved