Breaking News:

Polemik Penghapusan Normalisasi Sungai Warisan Jokowi-Ahok, PDIP: Ego Pribadi Harus Disingkirkan

Banyak pihak yang mengecam rencana penghapusan program warisan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini.

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kabar penghapusan program normalisasi sungai dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 menuai polemik.

Banyak pihak yang mengecam rencana penghapusan program warisan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini.

Politisi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai, penghapusan ini hanya akan menyengsarakan rakyat kecil.

Pasalnya, pemukiman warga yang terdampak biasanya berada di bantaran kali dan mereka yang tinggal di wilayah tersebut umumnya masyarakat kecil.

"Apabila banjir tidak teratasi, maka korban paling banyak adalah masyarakat kecil," ucapnya, Jumat (12/2/2021).

Terlebih, konsep naturalisasi yang selama ini diusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum terbukti efektif mengatasi banjir di ibu kota.

"Konsep naturalisasi masih sebatas wacana di atas kertas dan yang sudah terbukti adalah normalisasi," ujarnya.

"Artinya, naturalisasi ini karena tidak mampu dilakukan akan mengorbankan rakyat kecil dan mereka yang terkena banjir," tambahnya menjelaskan.

Anggota Komisi B DPRD DKI ini juga menilai, RPJMD 2017-2022 tinggal berumur satu tahun lagi lantaran masa bakti Anies bakal rampung di tahun depan.

Integrasi Cegah Banjir, Anak Buah Anies Tegaskan Normalisasi Sungai Warisan Jokowi-Ahok Tetap Ada

Halaman
123
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved