Breaking News:

Polemik Pilkada DKI Jakarta, Politisi PAN Sentil Elit Politik: Rakyat Lagi Sulit, Sabar Dulu!

Politisi PAN Lukmanul Hakim menyentil para elit politik yang larut dalam polemik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI di tengah pandemi Covid-19.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
ISTIMEWA
Anggota DPRD DKI Lukmanul Hakim. Politisi PAN Lukmanul Hakim menyentil para elit politik yang larut dalam polemik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI di tengah pandemi Covid-19. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Politisi PAN Lukmanul Hakim menyentil para elit politik yang larut dalam polemik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, tidak etis bila para elit politik sibuk bicara soal kekuasaan di tengah penderitaan masyarakat akibat pandemi yang memporak-porandakan perekonomian.

"Ini Rakyat lagi sulit, PHK dimana-mana, pengangguran dimana-mana, enggak etis kita bahas Pilkada, kasihan Rakyat," ucapnya, Selasa (16/2/2021).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini pun mengingatkan para elit politik itu untuk serius dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sebab, jika penanggulangan pandemi ini dilakukan setengah-tengah, dikhawatirkan bakal semakin berdampak buruk untuk Indonesia ke depannya.

"Kalau penanganan Covid-19 tidak maksimal, nanti timbul masalah baru. Pengangguran makin banyak, ekonomi tambah lesu," ujarnya.

Baca juga: Kabar Baik Bagi Warga Tangsel, Tidak Ada RT Zona Merah Covid-19 Selama PPKM Mikro

Baca juga: Kabar Bahagia, Penumpang KAI Bisa Gunakan Layanan Tes GeNose di Stasiun Pasar Senen dan Gambir 

Baca juga: Ayu Ting Ting Dekati Brondong Usai Batal Nikah, Igun Beri Sindiran: Pasti Langsung Jadwalin Nikah!

"Pandemi Covid-19 belum selesai ini," tambahnya menjelaskan.

Terlebih, berdasarkan UU, Pilkada DKI Jakarta baru akan dihelat pada 2024 mendatang, sehingga masih ada waktu tiga tahun lagi untuk mempersiapkannya.

 "Kalau menurut UU yang ada sekarang, Pilkada serentak di tahun 2024. Apakah jadwalnya tetap atau dimajukan, biar pemerintah pusat dan DPR RI yang memutuskan," kata dia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved