Breaking News:

Tidak Lockdown hingga Buka Kesempatan Pelaku Ekonomi Usaha, Kepuasan Publik ke Jokowi Masih Tinggi

Meskipun di tengah situasi pandemi dan kemerosotan ekonomi, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo masih tinggi.

ISTIMEWA/Tangkap layar akun Youtube BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo menjalani suntik vaksin anti-Covid-19, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meskipun di tengah situasi pandemi dan kemerosotan ekonomi, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua masih tetap tinggi.

Hasil temuan survei Indometer menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 70,1 persen.

“Tingkat kepuasan yang sangat tinggi menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tetap dipercaya oleh publik," kata Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam keterangan p=ers di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Menurut Leonard, publik menilai pilihan-pilihan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkannya masih layak untuk didukung.

“Keputusan Jokowi untuk tidak melakukan lockdown memberi kesempatan bagi pelaku ekonomi untuk tetap berusaha, meskipun ada sejumlah pembatasan yang diberlakukan,” kata Leonard.

Apalagi pemerintah kini menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

Di sisi lain, ketidakpuasan publik yang mencapai 25,2 persen dipengaruhi oleh masih tingginya kasus konfirmasi Covid-19 dan anjloknya perekonomian.

"Misalnya, rendahnya jumlah testing dan tracing, serta pertumbuhan ekonomi yang minus sepanjang 2020,” kata Leonard.

Sementara itu masih ada 4,7 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Indometer merilis survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kamis (18/2/2021).
Indometer merilis survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kamis (18/2/2021). (ISTIMEWA)

"Publik masih melihat sejauh mana vaksinasi bisa digenjot, serta pemulihan ekonomi yang kini mengandalkan kebijakan UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI),” kata Leonard.

Survei Indometer dilakukan pada 1 sampai 10 Februari 2021 melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden dari seluruh provinsi yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019.

Margin of error sebesar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved