Breaking News:

Virus Corona di Indonesia

Provinsi Banten Perpanjang PSBB Sampai Pertengahan Maret 2021

Sesuai Kepgub, Perpanjangan PSBB dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhitung mulai 18 Februari hingga 19 Maret 2021.

TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Gubernur Banten Wahidin Halim saat melakukan rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Pendopo Bupati, Senin (11/1/2021). Provinsi Banten Perpanjang PSBB Sampai Pertengahan Maret 2021 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim, menetapkan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap keenam.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Banten Nomor 443/Kep.44-Huk/2021 tentang Perpanjangan Tahap Keenam Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Langkah PSBB disebutkan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 di Provinsi Banten," ujar Wahidin dalam keterangannya, Jumat (19/2/2021).

Kepgub Nomor 443/Kep.44-Huk/2021 dilandasi oleh sejumlah evaluasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Dalam Kepgub dijelaskan, penetapan PSBB ke-6 diIakukan untuk  mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19

Selain itu, penetapan PSBB juga sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan peraturan penyelenggaraan dan pencegahan kedaruratan bencana lainnya. 

Sesuai Kepgub, Perpanjangan PSBB dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhitung mulai 18 Februari hingga 19 Maret 2021.  

"PSBB dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19," tegas Wahidin.

Baca juga: AC Milan Gagal Manfaatkan Keunggulan Pemain, Kemenangan di Depan Mata Buyar saat Injury Time

Baca juga: Tokoh Konghucu di Jakarta Barat Sudah Dua Tahun Diteror Pesan dan Gambar Porno

Diharapkan, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melaksanakan PSBB ke VI secara konsisten. Selain konsisten melaksanakan PSBB.

Kabupaten/Kota juga harus mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. 

Waktu penetapan pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. 

"Langkah selanjutnya tetap dilakukan operasional check point di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing oleh Bupati/Wali Kota," tutur Wahidin.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved