Heuristika Hukum: Pendekatan Baru dalam Proses Peradilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus hukum menyangkut manusia dengan berbagai latar belakang dan persoalannya.

Sehingga hakim dituntut menemukan seni pendekatan dalam melihat sebuah perkara.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Topo Santoso, SH, MH, PhD menanggapi ide dan gagasan heuristika hukum dari Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

Topo mengatakan konsep heuristika hukum menarik untuk didiskusikan.

Menurutnya, heuristika hukum bisa menjadi seni untuk menemukan pendekatan baru, seni untuk menemukan jalan keluar baru, dalam proses peradilan.

Dia mengatakan, sebuah kasus merupakan problematika yang perlu ditemukan jalan keluarnya.

"Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi, tidak semua kasus sama. Sebab, tersangkanya, korbannya, itu beda-beda," kata Prof. Topo kepada wartawan, Senin (22/2/2021).

Dalam menangani perkara, hakim dihadapkan pada dua tahap pekerjaan.

Pertama, ketika hakim mau memutuskan perkara itu benar atau salah, terbukti atau tidak, pasti berdasarkan analisis terhadap barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan ahli, sampai pada keyakinan sang hakim.

Kedua, kalau dari analisa tersebut ternyata terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah, sang hakim masih ada tugas berikutnya, yaitu menentukan masa hukuman.

Dalam KUHP yang disebutkan hanya maksimum hukuman.

Kisaran hukuman bisa dimulai dari satu hari sampai, tujuh tahun, sepuluh tahun, dan seterusnya.

Akhirnya, seringkali putusan hakim menjadi pertanyaan publik.

Karena itu, penting bagi seorang hakim mempertimbangkan banyak variabel dalam mengambil keputusan.