Breaking News:

Kuasa Hukum Korban Mafia Tanah Gugat Kementerian ATR/BPN ke PN Jaksel

Kuasa hukum korban mafia tanah Haryanti Sutanto, JJ Amstrong Sembiring, menggugat Kementerian ATR/BPN

Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Erik Sinaga
Istimewa
Kuasa hukum korban mafia tanah Haryanti Sutanto, JJ Amstrong Sembiring, seusai sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Kuasa hukum korban mafia tanah Haryanti Sutanto, JJ Amstrong Sembiring, menggugat Kementerian ATR/BPN ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan itu terkait tidak diakuinya keputusan Peninjauan Kembali (PK) yang memenangkan perkaranya dalam pengajuan permohonan pembatalan sertifikat ke instansi terkait.

"Saya mengajukan permohonan pembatalan sertifikat ke kantor Pertanahan Jaksel, BPN DKI Jakarta dan kantor Kementerian ATR/BPN.  Tapi mereka tidak mengakui dan melecehkan putusan PK tersebut," kata Amstrong di di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

Sidang dengan agenda pembacaan gugatan itu dipimpim Ketua Majelis Hakim Siti Hamida, serta dua Hakim anggota, yakni Suharno dan Achmad Guntur.

"Mereka mengatakan putusan PK itu tidak bisa digunakan, yang digunakan adalah putusan kasasi. Padahal isi putusan PK itu sudah nyata bahwa putusan kasasi sudah dibatalkan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Syamsul Ma'arif yang menyidangkan perkara tersebut," ujar Amstrong.

Selain itu, Amstrong mengaku heran ketika pengajuan surat pembatalan sertifikat yang diajukan melalui Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Penempatan Ruang dan Tanah, Agus Widjayanto, hanya dijawab dengan surat tanggapan.

"Sebagaimana kita ketahui surat tanggapan adalah surat yang tidak berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Jadi jelas surat tanggapan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Agus Widjayanto itu tidak ada fungsi dan manfaat untuk saya pribadi," ucap dia.

Baca juga: Melihat Asrinya Gang Hijau di RW 02 Pegangsaan Dua, Dari Tanaman Obat hingga Urban Farming

Baca juga: Kenali 4 Penyebab Penyakit Asam Lambung Tambah Parah Ketika Semakin Tua

Baca juga: Punya Impian Menikahi Aurel Hermansyah di GBK, Atta Halilintar Harus Gelontorkan Biaya Sewa Segini

Ia pun meminta Menteri ATR/BPN Sofian Djalil untuk segera memberantas indikasi-indikasi mafia tanah dengan modus seperti ini.

"Surat seperti ini berbahaya karna dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karna itu Pak Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah yang menggunakan modus seperti ini, dan  bekerja secara sistematis dan terstruktur," tutur Amstrong.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved