Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di Bekasi

Pemkot Bekasi Putuskan Perpanjang Kebijakan PPKM Hingga 8 Maret 2021

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi perpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakat (PPKM)

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Posko Satgas Covid-19 Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (9/2/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi perpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakat (PPKM) hingga 8 Maret 2021 mendatang.

Perpanjangan PPKM tertuang dalam surat edaran Wali Kota Bekasi Nomor  443.1/274/Set.Covid.19 tentang PPKM berbasis Mikro dan optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di tingkat RT/RW.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam keterangannya mengatakan, PPKM di wilayahnya berakhir pada 23 Februari 2021 kemari. Namun, melihat situasi sebaran Covid-19 yang belum mereda, pihaknya perlu perpanjang kebijakan tersebut.

"Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," kata Rahmat.

Secara garis besar, kebijakan PPKM masih sama dengan sebelumnya. Diantaranya membatasi jumlah pekerja di perkantoran menjadi 50 persen.

"Menerapkan WFH (work from home) sebesar 50 persen, dan WFO (work from office) sebesar 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan," kata pria yang akrab disapa Pepen.

Untuk kegiatan usaha di sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman, energi, dan sebagainya, boleh beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam operasional dan kapasitas.

Untuk kegiatan operasional restoran, boleh malayani makan di tempat dengan kapasitas 50 persen, sampai pukul 21.00 WIB.

Begitu juga dengan operasional mal atau pusat perbelanjaan, boleh beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) hingga pukul 21.00 WIB.

"Untuk restoran, kafe di luar mal, boleh beroperasi di atas 21.00 WIB, tapi hanya boleh melayani take away (bungkus)," ujar Rahmat.

Untuk kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selanjutnya kata Pepen, untuk kebijakan PPKM mikro. Pihaknya membentuk pos komando di tingkat kecamatan, kelurahan dan RW di wilayah Kota Bekasi.

"Melakukan Pengawasan, evaluasi dan koordinasi PPKM Mikro dengan Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507/Bekasi, Kepala Puskesmas, RW/RT, PKK dan relawan lain," paparnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved