Jakarta Dikepung Banjir

Interpelasi Anies Supaya Warga Jakarta Tahu Apa Sebenarnya Masalah Penanggulangan Banjir

warga ibu kota harus mengetahui kendala penanganan dan permasalahan banjir Jakarta.

Editor: Wahyu Aji
Tribunnews/Irwan Rismawan
Warga menaiki perahu karet melintasi banjir yang melanda Jalan Raya Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek sejak Jumat (19/2/2021) malam, membuat kawasan Kemang terendam banjir hingga ketinggian 1,5 

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti mendukung upaya agar DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasinya terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menurutnya warga ibu kota harus mengetahui kendala penanganan dan permasalahan banjir Jakarta.

Sebelumnya,Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan atas penanganan banjir. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana menganggap Anies lalai menangani banjir.

"Saya kira bagus juga langkah ini ditempuh oleh PSI. Agar penyelesaian penanganan banjir tidak seperti tambal sulam. Warga Jakarta tentu perlu tahu, apa masalah yang dihadapi sehingga seolah penanganan banjir seperti jalan di tempat," katanya saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Dia menilai, sebatas mengandalkan sedotan pompa dan mengeruk aliran sungai hanya bersifat sementara dalam penanganan banjir.

Banjir selalu akan datang, sekalipun waktu tergenang banjirnya lebih dapat dikurangi.

"Tentu dibutuhkan solusi lebih dari sekedar memendekan waktu banjirnya, tapi juga memastikan banjir Jakarta tidak terulang dalam kondisi apapun. Sebab, masalah banjir Jakarta sudah diprediksi sejak lama. Bahkan sejak zaman VOC berkuasa," ujarnya.

Jika terlaksana, Ray mengungkapkan, DPRD DKI Jakarta perlu mempertanyakan mengenai komunikasi Pemprov DKI dan pemerintah pusat mengenai penanganan banjir.

Pasalnya telah banyak program ditawarkan untuk mencegah banjir, namun hasilnya masih belum berbuah manis.

"Perlu juga menanyakan mengapa hubungan dengan pemerintah pusat seperti tidak berjalan, kurang kordinasi dan malah saling menyalahkan. Pun begitu dengan pemda sekitaran DKI. Berbagai proyek penanggulangan banjir yang sudah dicanangkan jauh hari, mengapa harus mandeg," ujarnya.

"Termasuk di dalamnya adalah soal apa yang disebut normalisasi. Seperti apa, sudah dilaksanakan atau belum, mengapa kalau pilihannya normalisasi kok airnya tetap di pompa. Di pompa ke mana, di buang di mana? Kalau tokh akhirnya dibuang ke laut, mengapa tidak dibuat saja saluran yang mengalirkan limpahan air langsung ke laut, dsb. Pertanyaan-pertanyaan tadi layak diungkap dalam forum interplasi itu," kata Ray.

Diberitakan, PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

Padahal, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

"Sampai dengan saat ini Bapak Gubernur sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Untaya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved