Breaking News:

Penegak Hukum Diminta Miskinkan Koruptor yang Korupsi saat Pandemi

Oleh karena itu, DPP KNPI meminta lembaga penegak hukum untuk menghukum koruptor dengan seberat-beratnya

kupasmerdeka.com
Ilustrasi Korupsi 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Permintaan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi Covid-19 kembali menggema. Wacana ini dilontarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) pun mendukung penuh langkah penegak hukum untuk memiskinkan para koruptor. Pasalnya, saat ini negara dalam keadaan susah akibat pandemi yang berlangsung satu tahun belakangan ini.

“Korupsi di masa pandemi Covid-19, saat Rakyat dan Negara dalam keadaan susah adalah perilaku paling bejat dan tak bermoral,” ujar Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat KNPI Medya Rischa Lubis, dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Medya mengatakan, DPP KNPI di bawah pimpinan Ketua Umum Haris Pertama sangat concern membantu pemerintah dan mendukung KPK, Polri dan Kejaksaan memberantas perilaku korupsi di negeri ini.

“Harus ada tindakan tegas yang dilakukan untuk membuat kapok dan jera serta memberi peringatan kepada para pejabat yaitu dengan cara memiskinkan mereka jika melakukan tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Baca juga: Firli Bahuri Sebut Penghargaan Antikorupsi Tak Menjamin Pejabat Terbebas Perilaku Rasuah

Baca juga: Awal Mula Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terjerat Kasus Korupsi, Hingga Berstatus Tersangka KPK

Oleh karena itu, DPP KNPI meminta lembaga penegak hukum untuk menghukum koruptor dengan seberat-beratnya.

Karena korupsi ini bukan cuma extraordinary crime, tapi juga financial crime atau kejahatan ekonomi. Jadi titik tekannya tidak hanya pada penjara badan saja, tapi memiskinkan mereka adalah menjadi hal yang penting.

“Sehingga kami mendorong kepada bapak Presiden RI agar meminta tegas kepada para penegak hukum untuk segera sita seluruh aset dan kekayaan para koruptor dan terduga koruptor. Serta memiskinkan mereka. Jangan lagi kita mendengar para terpidana masih bermewah-mewahan di balik jeruji besi. Maka rasa keadilan masyarakat akan tercipta,” bebernya.

“Karena korupsi di masa normal saja sudah tercela, apalagi di masa pandemi itu tidak bisa dimaafkan. Korupsi di saat masyarakat kesulitan ekonomi, krisis lapangan pekerjaan, makan susah, pembatasan dimana-mana, itu sangat tidak bermoral,” pungkasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved